Bayi Kuning

Bahasan akhir pekan:
Bayi kuning, adakalanya alamiah, adakalanya karena penyakit

Kode ICD.10 (Interntional Classification of Diseases) : P58-59: Neonatal jaundice

Ikterus: (jaundice) adalah warna kekuningan pada kulit dan selaput mata.
Neonatorum: adalah bayi baru lahir.

Kata kunci: ikterus, icterus, kulit kuning, neonatus, neonatal jaundice, bilirubin, hiperbilirubinemia, jaundice.

Pembaca mungkin pernah mendengar atau bahkan melihat sendiri seorang bayi baru lahir berwarna kuning di sekujur kulit dan selaput matanya. Warna kuning dapat terlihat beberapa jam hingga beberapa hari setelah lahir. Kemunculannya tak jarang mengundang tanya, mengapa kulit si bayi berwarna kekuningan sementara bayi yang lain tidak? Apa penyebabnya ? Adakah yang salah ? Dan mungkin berbagai pertanyaan mengiringi kemunculan warna kuning pada kulit bayi baru lahir.

:: :: :: PENGERTIAN :: :: ::
Ikterus neonatorum (bayi baru lahir berwarna kuning) adalah kondisi munculnya warna kuning di kulit dan selaput mata pada bayi baru lahir karena adanya bilirubin (pigmen empedu) pada kulit dan selaput mata sebagai akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah (hiperbilirubinemia).

:: :: :: ANGKA KEJADIAN :: :: ::
Warna kekuningan pada bayi baru lahir adakalanya merupakan kejadian alamiah (fisologis), adakalanya menggambarkan suatu penyakit (patologis).
Bayi berwarna kekuningan yang alamiah (fisiologis) atau bukan karena penyakit tertentu dapat terjadi pada 25% hingga 50% bayi baru lahir cukup bulan (masa kehamilan yang cukup), dan persentasenya lebih tinggi pada bayi prematur.

Disebut alamiah (fisiologis) jika warna kekuningan muncul pada hari kedua atau keempat setelah kelahiran, dan berangsur menghilang (paling lama) setelah 10 hingga 14 hari.Ini terjadi karena fungsi hati belum sempurna (matang) dalam memproses sel darah merah.
Selain itu, pada pemeriksaan laboratorium kadar bilirubin (pigmen empedu) dalam darah tidak melebihi batas yang membahayakan (ditetapkan).

:: :: :: PARAMATER :: :: ::
Ada beberapa batasan warna kekuningan pada bayi baru lahir untuk menilai proses alamiah (fisiologis), maupun warna kekuningan yang berhubungan dengan penyakit (patologis), agar kita lebih mudah mengenalinya.

Secara garis besar, batasan kekuningan bayi baru kahir karena proses alamiah (fisiologis) adalah sebagai berikut:

• Warna kekuningan nampak pada hari kedua sampai hari keempat.
• Secara kasat mata, bayi nampak sehat
• Warna kuning berangsur hilang setelah 10-14 hari.
• Kadar bilirubin (pigmen empedu) dalam darah kurang dari 12 mg%.

Adapun warna kekuningan pada bayi baru lahir yang menggambarkan suatu penyakit (patologis), antara lain:

• Warna kekuningan nampak pada bayi sebelum umur 36 jam.
• Warna kekuningan cepat menyebar kesekujur tubuh bayi.
• Warna kekuningan lebih lama menghilang, biasanya lebih dari 2 minggu.
• Adakalanya disertai dengan kulit memucat (anemia).
• Kadar bilirubin (pigmen empedu) dalam darah lebih dari 12 mg% pada bayi cukup bulan dan lebih dari 10 mg% pada bayi prematur.

Jika ada tanda-tanda seperti di atas (patologis), bayi kurang aktif, misalnya kurang menyusu, maka sebaiknya segera periksa ke dokter terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan.

Disamping itu, beberapa kondisi yang dapat beresiko terhadap bayi, antara lain:

• Infeksi yang berat.
• Kekurangan enzim glukosa-6-fosfat dehidrogenase(G 6 PD).
• Ketidaksesuaian golongan darah antara ibu dan janin
• Beberapa penyakit karena genetik (penyakit bawaan atau keturunan).

:: :: :: BAGAIMANA TERJADINYA ? :: :: ::
Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana warna kekuningan dapat terjadi, baik pada proses alamiah (fisiologis) maupun warna kekuningan yang berhubungan dengan penyakit?
Pada dasarnya warna kekuningan pada bayi baru lahir dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain:

• Proses pemecahan sel darah merah (eritrosit) yang berlebihan.
• Gangguan proses transportasi pigmen empedu (bilirubin).
• Gangguan proses penggabungan (konjugasi) pigmen empedu (bilirubin) dengan protein.
• Gangguan proses pengeluaran pigmen empedu (bilirubin) bersama air.

Gangguan pada proses di atas (dan proses lain yang lebih rumit) menyebabkan kadar pigmen empedu (bilirubin) dalam darah meningkat, akibatnya kulit bayi nampak kekuningan.

:: :: :: PENGOBATAN :: :: ::
Pada bayi baru lahir dengan warna kekuningan karena proses alami (fisiologis), tidak berbahaya dan tidak diperlukan pengobatan khusus, kondisi tersebut akan hilang dengan sendirinya.
Prinsip pengobatan warna kekuningan pada bayi baru lahir adalah menghilangkan penyebabnya.
Cara lain adalah upaya mencegah peningkatan kadar pigmen empedu (bilirubin) dalam darah. Hal ini dapat dilakukan dengan:

• Meningkatkan kemampuan kinerja enzim yang terlibat dalam pengolahan pigmen empedu (bilirubin).
• Mengupayakan perubahan pigmen empedu (bilirubin) tidak larut dalam air menjadi larut dalam air, agar memudahkan proses pengeluaran (ekskresi), dengan cara pengobatan sinar (foto terapi).
• Membuang pigmen empedu (bilirubin) dengan cara transfusi tukar.

:: :: :: ANJURAN :: :: ::
Apapun jenisya, jika pembaca mendapati bayi kuning, sebaiknya konsultasi kepada dokter atau dokter spesialis anak.
Meski disebutkan bahwa bayi kuning sebagian besar diantaranya karena proses alami (fisiologis) dan tidak perlu pengobatan, seyogyanya para orang tua tetap waspada, mengingat bayi masih dalam proses tumbuh kembang. Karenanya, konsultasi kepada dokter atau dokter spesialis anak adalah langkah bijaksana.

Semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan buah hati kita senantiasanya diberikan kesehatan.

Topik Terkait:

• Jaundice, Neonatal
• Neonatal Jaundice

:: :: cakmoki :: ::

Tak pernah melihat k3lamin

Obrolan ringan.

TAK PERNAH SALING MELIHAT ALAT K3LAMIN

Seorang wanita hampir 60 tahun menolak diperiksa bisul di samping kemaluannya. Padahal yang memeriksa dokter wanita, padahal didampingi sang anak yang juga wanita, padahal di ruang berpelindung. Meski si anak memberi pengertian tentang pentingnya pemeriksaan untuk menentukan pengobatan, sang ibu tetap menolak.
Begini cuplikan dialognya.

Pemeran utama:
Ibu sakit bisul (ISB), dokter wanita alias istri (dw), saya (cakmoki)

ISB: "Bu, kulo sakit bisul, waune gatel lajeng kulo kukur ". ( Bu, saya sakit bisul, awalnya gatal kemudian saya garuk)
dw: " bisul wonten pundi BU ?" ( bisul di mana bu ? )
ISB *sambil senyum*: " celak selangkangan, teng ngriki " *sambil menunjuk tepat di tengah*. ( dekat selangkangan, di sini )
dw: " monggo kulo perikso " ( mari saya periksa) *sambil berdiri menuju ruang periksa, diikuti sang ibu sakit bisul*

Setelah masuk ruang periksa, terdengar dialog.

dw: " monggo Bu, diaturi ". ( mari Bu, silahkan )
ISB: " mboten ... mboten, isin ". ( tidak ... tidak, malu ) Terdengar suara tawa.

Setelah anak si ibu gagal memberikan pengertian, para wanita tersebut kembali duduk berhadapan dipisahkan meja.

ISB: " ngaten mawon, njenengan obati kadhos bisul lentune " ( begini saja, sampeyan obati seperti bisul lainnya )
dw: " perikso pak dokter mawon nggih ... " ( diperiksa pak dokter saja ya ) * sambil tertawa*
ISB: " ah, mboten, mboten usah nggih pak " ( ah tidak, tidak usah dilihat ya pak ) *sambil tertawa*

Sang anak yang mengantar mengatakan bahwa suaminya saja tidak pernah melihat. Tepatnya, kedua orang tuanya tidak pernah saling melihat alat k3lamin masing-masing. Kamipun tertawa semua.

saya: " ngaten mawon Bu, kulo perikso ndamel kocomoto cemeng ". ( begini saja bu, saya periksa memakai kaca mata hitam ) *tak kuasa menahan senyum*
ISB: " mboten ah, mangke ketingal ". ( tidak ah, nanti kelihatan )
saya: " namung merikso bisul, mboten ningali lentunipun ". ( hanya meriksa bisul, tidak melihat lainnya ) *pura-pura ambil kaca mata hitam*
ISB: " mboten, nyuwun obat kemawon. Bapake mawon mboten nate ningali ". ( tidak, minta obatnya saja. Bapaknya saja tidak pernah melihat )

Setelah menjelaskan tatacara minum obat dan evaluasinya, obrolan santai berlanjut.

saya: " dadhos mulai manten anyar mboten dhelok-dhelokan ? " ( jadi semenjak pengantin baru tidak pernah saling melihat ? ) *menggoda*
ISB: " blas mboten nate ". ( sama sekali tidak pernah )
saya: " kesupen mbokmenawi ". ( lupa barangkali )
ISB: " mboten, ah njenengan niki. Nopo njenengan dhelok-dhelokan ?". ( tidak, ah sampeyan ini. Apa sampeyan saling melihat ? )

Huaaaaa ... huaaaaa *kena deh* :P

Setelah semuanya selesai, *setelah bayar juga* kamipun tertawa renyah mengiringi ibu sakit bisul keluar ruangan. Hahaha

Hingga selesai makan bersama tengah malam, kami masih senyum-seyum.
Barangkali memang benar bahwa pasangan masa lalu tidak pernah saling melihat alat k3lamin mereka. Saya percaya karena kejadian semacam ini bukan yang pertama. Lagipula saya mengenalnya sejak lama, rasanya tak mungkin berbohong, apalagi anak si ibu mengatakannya.
Hehehe, tidak saling melihat dan memegang bisa punya anak, ibarat bergulat dalam gelap.
Di era sekarang, adakah wanita yang tidak pernah melihat alat k3laminnya sendiri ?
Entahlah, di pedesaan bisa saja terjadi, sedangkan di kota, meibi no ... meibi yes.
Meneketehe ;)

:: :: cakmoki :: ::

Hangatnya Mentari

MENGHINDARI YANG MENYENGAT, MEMILIH YANG HANGAT
::: ::: ::: kalo bisa ::: ::: :::

Manusia dikategorikan makhluk berdarah panas, tidak seperti makhluk dua alam seperti kodok atau buaya, tidak juga seperti ikan yang kebanyakan berdarah dingin. Karenanya, amatlah wajar jika kita hampir selalu mencari kehangatan, dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan kehangatan pelukan atau lainnya.

Bagi seseorang yang biasa tinggal di daerah dingin, sinar mentari di jajaran katulistiwa adalah impian. Mereka rela menempuh jarak ribuan kilometer hanya untuk berjemur di pantai. Sedangkan bagi kita yang hidup di daerah berudara panas, kesejukan adalah dambaan. Ini bukan membicarakan ketidak puasan ... sumpah ™ ... melainkan obrolan tentang kenyamanan, terutama berhubungan dengan aktifitas kita sehari-hari.

Tak mengherankan bila para pekerja di tempat ber-ac akan menyempatkan diri mencari kehangatan, sebaliknya para pekerja di tempat panas akan merasa nyaman saat berteduh di tempat sejuk. Kondisi ini amatlah wajar sebagai bentuk reaksi tubuh menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk mencapai suhu ideal.

::: ::: ::: Di Balik Pancaran Sinar Mentari ::: ::: :::
Kita sudah paham bahwa (secara garis besar) sinar matahari memancarkan 2 gelombang, yakni sinar gelombang panjang (infra merah) nan hangat dan sinar gelombang pendek (ultra violet) yang menyengat. Tentu keduanya tidak nampak seperti namanya. *jadi inget kerlip lampu waktu nge-drum*

Di bidang kesehatan, sinar infra merah digunakan sebagai salah satu pilihan metode pengobatan (fisioterapi) pada kasus pegal dan nyeri otot ataupun sendi. Sinar tersebut berfungsi memperlancar peredaran darah sehingga diharapkan dapat memperbaiki sistem pembuangan sisa metabolisme di bagian otot atau sendi yang sakit. *eit, sakit urat tidak identik dengan asam urat lho*

Adapun sinar ultra violet diperlukan kulit untuk mengubah substansi lemak tertentu menjadi vitamin D yang berguna dalam proses penyerapan kalsium (dari makanan yang dicerna). Pada masa pertumbuhan (anak-anak), kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang. Oleh sebab itu biarkanlah anak-anak punya kesempatan bermain di tengah belaian sinar mentari.

Manfaat lain sinar matahari adalah kemampuannya dalam melenturkan kulit, mengencangkan otot, membuat kulit jadi lembut, lebih berwarna dan sehat. Menurut para peneliti, hal ini karena aktifasi istem pembuangan sisa metabolisme melalui kulit menjadi lebih lancar. *makanya, gak usah takut item, .... mancing yuk ;) * ... asal tidak kebanyakan berpanas ria ...

::: ::: ::: Ukuran Yang Bermanfaat ::: ::: :::
Penelitian menyebutkan bahwa kehangatan sinar matahari dapat memberi manfaat bagi tubuh jika kita dapat berpelukan dengan pancaran mentari selama 15-30 menit setiap harinya. Duhhh, asyiknya ...
Ada anggapan bahwa sinar mentari yang nikmat sekitar jam 9 pagi dan jam 4 sore, namun anggapan tersebut tidak berlaku di daerah yang jarang melihat matahari.

Sementara itu, bagi kita yang beraktifitas (sekolah ataupun bekerja) seharian di ruang tertutup, perlu menyempatkan diri menyapa sinar mentari. Apalagi jika berangkat pagi sebelum matahari terbit naik mobil tertutup berkaca gelap, pulangnya petang saat matahari terbenam. Wuih, lama-lama seperti bangsawan pingitan, pucat. Ibarat makanan, rasanya hambar. *halah*
Begitu pula para blogger, pagi ngeblog di kantor, siang ngeblog di rumah, tak ada salahnya keluar sebentar. Tersenyumlah pada mentari, biarkan sinarnya menghangatkan tubuh, tarik napas panjang, regangkan badan dan tangan. *asal jangan keliatan keleknya*

::: ::: ::: Sengatan Sinar Yang Merugikan ::: ::: :::
Seperti halnya kaidah umum, "terlalu" banyak terpapar sengatan sinar matahari dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Beberapa penyakit kulit disebutkan berhubungan dengan paparan sinar matahari yang berlebihan dan berkepanjangan. Paparan sinar matahari berkepanjangan dapat juga mempercepat proses penuaan kulit.
Oleh sebab itu, jika karena suatu hal mengharuskan kita terpapar sinar matahari, misalnya rekreasi di pantai, memancing atau karena pekerjaan, pastikan membekali diri dengan pelindung kulit (sunscreen dalam bentuk lotion, jelly, dll) . Sedapat mungkin hindari paparan sinar matahari pada suhu puncak antara jam 10.00-15.00.

Akhirnya, mari nikmati hangatnya sinar mentari secara bijak।

Semoga bermanfaat

» ke atas

otokritik: SPM Bidang Kesehatan

Sudah 5 (lima) tahun lebih Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan diluncurkan, jika dihitung dari keluarnya PP No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi Bidang Kesehatan, ataupun Kepmenkes dan Kesos RI No. 1747/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.
Perundangan di atas merupakan tindak lanjut dan konsekwensi logis diberlakukannya UU Otonomi Daerah tahun 1999 yang menekankan desentralisasi, termasuk bidang kesehatan. Kemudian disusul dengan Surat Edaran Mendagri No. 100/757/OTDA, tanggal 8 Juli 2002, tentang Konsep Dasar Pelaksanaan Kewenangan dan SPM.

Untuk bidang kesehatan sebenarnya tidak perlu terlalu bingung atau kaget dengan adanya perubahan diatas, mengingat titik sentralnya adalah pemindahan sebagian kewenangan sebagaimana amanat UU. Dus inti persoalan adalah pelimpahan kewenangan, diantaranya pengelolaan dana dan belanja atau neraca anggaran bidang kesehatan dari pusat ke daerah. Seharusnya kondisi ini sinyal positif bagi jajaran kesehatan di daerah, mengingat sebelumnya daerah nyaris selalu menggerutu tentang tidak diikutkannya menentukan kebijakan anggaran, boleh dikata daerah hanya sebatas menyampaikan usulan dan sendiko dawuh, walaupun jauh sebelum Otonomi Daerah sudah sering digaungkan "bottom up planning". Pro kontra tentang siap tidaknya daerah menerima delegasi kewenangan sempat marak. Terlepas berapa daerah yang siap dan berapa yang belum, menurut saya seyogyanya saat itu Depkes cepat tanggap dan totalitas dalam tatalaksana penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana amanat UU tersebut.
Kenyataan? ... masih jua top down planning ... dan Depkes ngga salah 100% karena kadang Dinkes dati II masih kental budaya "nunggu petunjuk" warisan pra-desentralisasi. Kontradiktif ... kontraproduktif
Bukti nyata nuansa top down planning adalah lahirnya (kembali) rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan bertajuk "Pertemuan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kepada Daerah" di Surakarta, 13-14 Oktober 2003.
Menilik kandungan butir-butir didalamnya, tak lebih dari sebuah reinkarnasi produk Depkes di era 1980-1990 an. Sebagai pengingat, kita sudah punya Pedoman Kerja Puskesmas dilengkapi dengan Juknis tiap UPK, lalu pernah menelorkan Mikroplanning, Minilokakkarya dan Stratifikasi, kemudian lahir Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), SP2TP nan buanyak dan mbingungi serta aneka ragam produk lainnya.

Maka lahirnya SPM, Penjamas, Puskesmas Reformasi dan sejenisnya hanyalah pengulangan dengan perbedaan label belaka.
Memang benar, perundangan secara tekstual menyebutkan kalimat SPM, namun hakekat, substansi maupun isinya tidaklah jauh beda dengan produk yang sudah ada. Oleh karenanya penekanan kepada Daerah tingkat II pun seyogyanya lebih diarahkan kepada substansi dan isi, bukannya konsideran dan istilah semata.
Hal ini sangat penting agar daerah tidak tergopoh-gopoh dan juga buang biaya hanya untuk pelatihan ataupun workshop yang isinya adalah adegan ulangan sekuen sebelumnya. Lebih baik waktu dan energi tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan program kesehatan secara berkala plus modernisasi menggunakan TI.

Korban dari lelakon di atas tak lain dan tak bukan adalah ujung tombak pelaksana teknis di tingkat lapangan alias Puskesmas. Tak jarang pada bulan-bulan tertentu, biasanya bulan September-Oktober (untuk sistem anggaran saat ini), seorang kepala Puskesmas disibukkan dengan hajatan Dinkes Dati II berjudul workshop, pertemuan teknis atau istilah lain yang keren-keren. Tak jarang pula petugas Puskesmas meninggalkan tugas berurutan dengan petugas lain menghadiri berjudul-judul pertemuan.
Apa isinya? Jujur saja, seperti reuni. Demi istilah baru.

Gerutuan para pelaksana teknis lapangan yang notabene adalah andalan kita, nyaris tak terdeteksi. Padahal mereka sering ngomel:" ganti lagi, ganti lagi ....yang lama baru bisa sudah ganti lagi ... blanko baru, cara ngisi baru ... ganti lagi".
Bila anggota keluarga kita sendiri sudah ngomel, bagaimana dengan Pemkab atau Pemkot sebagai penyedia dana? Jangan-jangan beliau-beliau juga menggerutu dimintai duit terus tapi disisi lain misalnya DBD tetap meningkat, pelayanan kesehatan apa adanya, pasien sering dimarahi dll ...dll.
Bocoran dari temen-temen Dinkes Dati II yang kebetulan saya tanya, jawabnya rata-rata adalah menghabiskan anggaran agar "tidak hangus".
Entah gurauan atau betulan, silahkan tanya sendiri ....di masing-masing Dati II.
Pun demikian dengan SPM, saya yakin tidak semua Dinkes Dati II memiliki definisi operasional SPM. Silahkan cek ke satu Puskesmas setiap Dati II sebagai sampel. Coba tanyakan sudah punya apa belum definisi operasional SPM yang sudah berupa buku, tanyakan pula kepada setiap pelaksana teknis tentang tatacara pengisian data dan parameternya .... Yang sudah punya dan jalan, ngga masalah, yang belum juga tidak sulit, adopsi aja lewat internet daripada repot studi banding.

Untuk pembuatan sistem, kita tidak pernah kekurangan pakar, demikian pula rumusan tatacara teknis penyelesaian masalah. Sebut saja peningkatan SDM, akselerasi informasi dan sebagainya.
Mungkin ada hal lain yang kita lupakan, yakni faktor non teknis sebagaimana "omelan" para pelaksana lapangan.
Seorang pensiunan paramedis pernah cerita kepada saya, bahwa selama beliau bertugas sejak tahun 1967, entah sudah berapa kali sistem dan laporan berubah-ubah. Beliau mengatakan:"Daripada stres, turuti aja. Minta 80% beri 85%, daripada repot-repot berdebat". Nah .....
Tidak semua mau jujur seperti beliau dan tidak semua bersikap seperti beliau, namun suara hati nan sayup-sayup tersebut patut kita jadikan sandaran pertimbangan kala memutuskan sesuatu.
Kembali ke topik SPM, saya hanya ingin mengingatkan bahwa Indonesia sehat 2010 tinggal beberapa tahun lagi, dan SPM adalah salah satu alat ukurnya. Untuk itu tidak ada salahnya kita selalu berbenah menuju perbaikan sesuai garis-garis besar parameter sebagaimana termaktub dalam 26 parameter SPM.

Kepada Dinkes Dati I maupun Dati II yang telah berhasil mengejawantahkan SPM dalam bentuk definisi operasional, bahkan menayangkan di internet sebagai upaya penyebar luasan informasi, saya sangat bangga ... dan salut.
Semoga upaya tersebut dicatat sebagai amal ibadah.
Untuk yang belum punya silahkan download di dinkes Jatim, Jateng (mungkin masih ada yang lain), sedangkan preview spm yang saya buat dalam bentuk eBook flipping, ngga bisa upload karena filenya gede, mohon maaf ...
Selamat bekerja, sukses selalu...
:)

RSUD: hiruk pikuk mencari bentuk

Tulisan ini merupakan kelanjutan "Mengemas Rumah Sakit Berkualitas:1" pada posting minggu pertama Desember yang lalu. Kali ini bahan acuannya adalah sebuah rangkuman tim bulletin ARSADA format pdf berjudul "Lokakarya Kupas Tuntas Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) " pada 21-22 Agustus 2004 di Flores Ballroom, Hotel Borobudur Jakarta.

Point-point penting sebagai kesimpulan hajatan di atas adalah sebagai berikut:

Menteri Kesehatan RI (saat itu), dr. Ahmad Sujudi

• Terjadi shifting paradigma: RSD sebagai layanan public bergeser menjadi RSD sebagai layanan publik dan layanan pasar. RSD dikelola secara birokratik bergeser menjadi RSD harus dikelola entrepreneur.
• Perlu perubahan mendasar sehingga BLU merupakan jalan keluar agar RS lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.
• BLU dapat memberikan peluang penyelesaian masalah pelayan publik/orang miskin.

Kepala Badan Akutansi Keuangan Negara, dr Mulya P Nasution, DESS

• RSD berada dalam rumpun kegiatan pelayanan dan jasa dalam RPP BLU
• RS pemerintah maupun RS Pusat tidak ada dikotomi dalam BLU.
• Tidak secara otomatis seluruh RS Pemerintah menjadi BLU, ada syarat-syarat substantif, teknis dan admnistratif yang harus dipenuhi.

Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Ir Timbul Pudjianto,MPM

• Jika RSD menjadi BLU, jangan lupa tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.
• Kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban RSD dalam konteks keuangan.
• Pengelolaan keuangan RSD tidak dipisahkan, RSD BLU pengelolaan mengikuti prinsip BLU.
• BLU merupakan perangkat pemda untuk meningkatkan kinerja guna kepentingan public.
• BLU merupakan transisi, karena RSD memiliki kompetitor dan harus dikelola secara professional.
• Dalam pelaksanaannya harus hati hati, PP harus disesuaikan dengan pengelolaan SDM, dan lainnya.

Assisten Deputi Urusan Kesejahteraan dan SDM, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Nuraida

• SDM di rumah sakit seharusnya tidak mengikuti aturan main PNS sehingga pola birokratis bisa dihindari.
• Keuntungannya penempatan tenaga profesional tidak harus berdasarkan kepangkatan, penjenjangan dan sejenisnya
• Sedangkan berdasarkan BLU, pegawai rumah sakit masih PNS / PNS dan tenaga non PNS
• Intinya adalah SDM rumah sakit lebih difocuskan pada profesionalisme SDM yang berdasarkan kinerja sesuai dengan mutu standar.

Ascobat Gani dari Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan:

• Tetap melaksanakan misi pemerintah dalam pelayanan kesehatan rumah sakit.
• Memungkinkan RSUD menangkap potensi pasar.
• Menjamin RSUD untuk mengikuti perkembangan IPTEK.
• Mencegah brain drain dalam era perdagangan bebas.
• Mencegah "two tiers" health services system (RSUD untuk masyarakat "kere" dan rumah sakit swasta untuk kalangan "elite")
• Membuat RSUD dapat bersaing sebagai provider asuransi dan perusahaan swasta.

Di akhir lokakarya, dr Hanna Permana Subanegara, MARS selaku Ketua Umum Arsada menyampaikan point-point kesimpulan mengenai:

1. Penarikan keppres yang baru.
2. Tidak diberlakukan keppres No 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. RSD bukan merupakan BLU tetapi menggunakan pola BLU dalam pembiayannya.

Menilik hiruk pikuk dan serunya para ahli mencari bentuk RS Pemerintah yang berkualitas dan mandiri, tentu banyak pihak berharap segera lahir produk sistem dan landasan hukumnya, yang secara nyata dapat meberikan manfaat khususnya bagi pengguna layanan di RS Pemerintah.
Kita tunggu ...

Catatan saya:
Sayangnya tidak tergambar keinginan pengguna jasa layanan pada pertemuan tersebut. Menurut saya keterwakilan mereka juga salah satu unsur penting dan tidak bisa diwakili seorang pakar yang nota bene tidak merasakan secara langsung bagaimana rasanya dirawat di RS Pemerintah. Tentu tidak harus mengundang atau mengikutkan dalam Lokakarya, namun cara lain dapat ditempuh, misalnya dengan sounding atau rekaman random sampling (candid) keseharian pelayanan RS Pemerintah.
Bila ingin fair, ngga ada salahnya mendatangkan 2 atau 3 orang keluarga penderita yang sedang dirawat di RS Pemerintah kelas 3 untuk kita dengar suara hati mereka.

Lalu... bagaimana pula menyesuaikan dengan UU tentang BLU yang direvisi pada 2005?

...

Desentralisasi Kesehatan di Daerah Tk II

Implementasi desentralisasi kesehatan Dati II masih ramai diperbincangkan, termasuk diadakan penelitian maupun kajian tentang seberapa jauh Dinkes Dati II menerapkannya, terutama kemampuan meyakinkan Kepala Daerah dalam hal program kesehatan di daerah masing-masing. Hasil kajian IMMPACT Indonesia berlabel "Kebijakan Kesehatan dalam Desentralisasi di Indonesia: intensi dan realita" dan sajian Bapak Moh. Dwidjo Susono berjudul "Potret Implementasi Desentralisasi Kesehatan di Kabupaten/Kota", yang digelar di Makassar 7-9 Juni 2005, menunjukkan bahwa sebagian besar Dinkes Dati II belum mampu meyakinkan Kepala Daerah. Salah satu alat ukurnya adalah penyediaan dana untuk bidang kesehatan. Ironis, ... tapi nyata. Pertanyaannya: mengapa? Beberapa dugaan faktor penyebab diungkap sebagai kendala. Yang menggelitik adalah disebutnya temuan kunci bahwa dengan sistem saat ini memungkinkan munculnya "elit lokal" dengan resiko konflik interes, yang dianggap sebagai salah satu penyebabnya. Wah, ini bisa memancing perdebatan baru. Sah saja diskripsi sebuah kajian membuat hipotesa semacam itu, namun harap diingat entry point kajian adalah "kemampuan meyakinkan" dari jajaran Dinkes Dati II. Kata-kata bijaknya, "anggap aja dinamika sebuah perjuangan". Artinya siapapun Kepala Daerah nya, tugas jajaran Dinkes Dati II adalah meyakinkan Kepala Daerah, bukan keluh kesah. Penguasaan masalah, kepiawaian komunikasi, presentasi menarik, jawaban cerdas atas sanggahan adalah kata kuncinya (tetapi nggombal tidak dianjurkan lho). Masih juga gagal? ... coba lagi ... coba lagi, bila perlu perkuat isu kesehatan melibatkan stakeholder, atau kalau memungkinkan membangun diri kita sendiri agar menjadi stakeholder, nggak usah takut hilang jabatan.... berani engga ya ...
Lebih menarik lagi ternyata dalam perkembangannya, desentralisasi kesehatan bahkan sudah jauh merambah ke tingkat pelaksana teknis, dalam hal ini sudah ada Pemda Tk II yang menyerahkan langsung pendanaan kepada Puskesmas melalui RASK dan DASK.
Contohnya Pemkot Samarinda. Sejak tahun 2003, Pemkot menyerahkan dana langsung ke Puskesmas secara merata, sebagai langkah awal. Berikutnya, tentu tidak sama. Besaran dana disesuaikan dengan keperluan riil tiap Puskesmas (itu bahasa halusnya, kenyataannya Puskesmas dengan wilayah kecil, tenaga sedikit tapi masih bilang kurang, dananya malah dikurangi sampai 50%, lho ....artinya jangan mbohongi orang yang pinter hitung-menghitung friends). Beberapa teman sejawat Kepala Puskesmas pernah bertanya kepada saya, mengapa koq dipotong? Sayapun menjawab ringan:" wong setahun itu cuman 365 hari, dipotong minggu dan hari besar, lha koq sampeyan bikin spj HOK (hari orang kerja) berlipat-lipat, tumpang tindih, emangnya tugas lapangan semalam suntuk? Dari segi pertanggung jawaban administrasi sih "amat mudah", semudah bikin puisi cinta, tapi dilihat sepintas akan nampak masuk akal apa enggak ...
Alhasil sampai sekarang, besaran dana tidak sama setiap Puskesmas dan seperti itulah seharusnya. Kejujuran memang mahal ....
Item Dana yang diserahkan adalah Gaji dan saudaranya gaji, belanja langsung, pemeliharaan, dll. Pendeknya Puskesmas mau belanja kertas hvs kelas 1, beberapa printer canggih, AC, kulkas merk terkenal, komputer pentium IV dan asesosinya, kursi empuk, gorden seperti temanten, bisa. Yang penting ada barangnya, realistic dan ngga bohong, niscaya tetap dipercaya. Bikin kegiatan apapun (bukan dengan niat menghabiskan dana) juga bisa. Yang penting jelas output dan outcome-nya.
Bila dulunya Puskesmas menggantungkan diri ke Dinkes Tk II, sehingga adakalanya sampai bocor karena menunggu usulan yang tak kunjung tiba, sudah tidak akan terjadi lagi. Kertas buram, gorden kain katun, sarung bantal bau, dijamin tidak terlihat lagi. Termasuk listrik, air, tilpon, BBM dijamin berlebih (asal digunakan dengan benar).
Mau pewangi ruangan dan pewangi lantai aroma apapun, bisa. Semua sudah ada standar harganya dan dijamin lebih ....
Pernah terjadi perdebatan (rebutan dana) antara Puskesmas dan Dinkes Tk II, tetapi argumen perdebatan tak berguna ketika Kepala Daerah memutuskan peluncuran dana tetap langsung ke Puskesmas.

Ke depan bukan tidak mungkin pengadaan obat juga dipercayakan ke Puskesmas bila dipandang lebih transparan, hemat dan berdaya guna. Hal ini pernah dilontarkan para anggota Dewan dalam dengan pendapat di DPRD setahun yang lalu, seiring ditemukannya obat kadaluwarsa di Puskesmas. Masalah sebenarnya sih bukan itu saja, tetapi terciumnya "permainan" diseputar pengadaan obat yang biasa berlindung di balik perundangan.

Kembali kepada diri kita masing-masing, mengingat sampai kini belum ada badan akuntabel yang mengendalikan keseluruhan sistem ...
Makna di balik tulisan ini adalah: menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita, berperilaku jujur, menghilangkan "budaya menghabiskan dana", berwawasan ke depan dan mengedepankan kepentingan khalayak untuk perbaikan kualitas pelayanan ...

Review: rehidrasi pada Diare

Siang kemarin memenuhi permintaan kru (paramedis) Rawat Inap untuk review penatalaksanaan diare, khususnya rehidrasi pada diare dengan dehidrasi berat.
Permintaan yang udah agak lama dan baru bisa dipenuhi siang tadi. Hal yang sangat wajar mengingat sejak September yang lalu kasus diare meningkat, mencapai puncak pada bulan Nopember dan bulan ini nampaknya trend menurun. Pembahasan kasus ini menarik karena kenyataan tidak semulus seperti teori.
Sebenarnya paramedis Rawat Inap Palaran boleh dikata sudah hapal hitung-hitungan tetesan infus, karenanya review siang lebih banyak diskusi seputar hitung-hitungan tetesan pada tahap rumatan ketika pasien sudah mulai bisa makan minum dan sedikit diskusi tentang rehidrasi pada diare dengan dehidrasi berat disertai bronkopnemonia atau disertai kejang dan pada anak dengan malnutrisi.
Membahas hal-hal praktis begini sangat menyenangkan, karena bisa melihat langsung penderita yang sedang dirawat.
Sungguh menggembirakan melihat atensi paramedis yang sangat serius memperhatikan ketrampilan teknis semacam ini. Setiap sambang ke Rawat Inap tak lupa temen-temen paramedis yang sedang tugas meminta diskusi, membuka satus membahas kasus.
Siapa yang ngga bangga hayo ...
Biasanya sih, kebanyakan nunggu pelatihan atau nunggu perintah dokter, lebih-lebih tentang tetesan cairan, hampir selalu nunggu perintah dokter. Berapa tetes per menit, berapa jam diberikan, kapan jumlah tetesan dirubah ... dst ... dst ...
Ternyata, sistem pendampingan berkelanjutan berbuah positif, dalam tempo singkat temen-temen paramedis di Rawat Inap Palaran sudah paham dan hapal tatalaksana pemberian cairan, menyenangkan.
Ketika pertama memulai sistem ini ada sejawat dokter yang protes (keberatan):"koq paramedis diberi kewenangan sebesar itu sih ..."
Saat itu saya jawab ringan:" lho bilangnya mau layanan bermutu, kalo ada pasien bayi diare dibawa dalam keadaan dehidrasi berat jam 3 malam, apa sekedar diinfus tanpa tau tetesannya ? Dan apa dokternya mau datang? Apa ngga marah ditilpon tengah malam ? Dan lagi 1 jam itu sangat berharga, alangkah bagusnya bila segera tertangani dengan benar ...
Masih belum puas, sejawat tadi masih nanya:" kan ada UU-nya ?
Sayapun masih njawab santai:" lha kalo memang ngga boleh, berarti paramedis ngga usah diberi SK ke Pustu, emangnya di Pustu hanya bertugas memberi rujukan doang?
Setelah penjelasan panjang lebar akhirnya beberapa bulan kemudian si temen mengakui bahwa cara tersebut sangat membantu pasien.
Oya berikut di bawah ini ringkasan review siang tadi, sengaja memilih sumber panduan dari FKUI supaya temen-temen paramedis ada varian, mengingat sebelumnya sudah friendly dengan formula rehidrasi 1 jam pertama, 3 jam kedua, 3 jam ketiga dan seterusnya.

Tatalaksana jadwal pemberian cairan:
pada diare dengan dehidrasi berat

Umur 1 bulan-2 tahun prakiraan bb 3-10 kg
1 jam pertama : 40 ml/kg bb/jam or

• 10 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 13 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

7 jam berikutnya : 12 ml/kg bb/jam or

• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 4 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

16 jam berikutnya : 125 ml/kg bb oralit or intragastrik, bila tidak mau minum ?

• 2 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Umur 2 - 5 tahun prakiraan bb 10-15 kg
1 jam pertama : 30 ml/kg bb/jam iv or

• 8 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 10 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

7 jam berikutnya : 10 ml/kg bb/jam or

• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 4 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

16 jam berikutnya : 125 ml/kg bb oralit or intragastrik, bila tidak mau minum ?

• 2 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Umur 5 - 10 tahun prakiraan bb 15-25 kg
1 jam pertama : 20 ml/kg bb/jam iv or

• 5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 7 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

7 jam berikutnya : 10 ml/kg bb/jam iv or

• 2,5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

16 jam berikutnya : 125 ml/kg bb oralit or intragastrik, bila tidak mau minum ?

• 1 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 1,5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Neonatus:
Kebutuhan cairan: 250 ml/kg bb/hari
Jenis cairan: cairan 4:1
Jadwal (kecepatan) cairan: = BBLR
4 jam pertama : 25 ml/kg bb/jam or

• 6 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 8 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

20 jam berikutnya : 150 ml/kg bb/20 jam or

• 2 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 2,5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Dehidrasi berat pada Malnutrisi
Kebutuhan cairan: 250 ml/kg bb/hari, umur 1 bulan-3 tahun

Marasmus
4 jam pertama : 60 ml/kg bb/4jam or 15 ml/kg bb/jam or

• 4 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

20 jam berikutnya : 190 ml/kg bb/20 jam or 10 ml/kg bb/jam or

• 2,5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Marasmus-kwasiorkor
Kebutuhan cairan: 200 ml/kg bb/hari, umur 1 bulan-3 tahun
4 jam pertama : 60 ml/kg bb/4jam or 15 ml/kg bb/jam or

• 4 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

20 jam berikutnya : 150 ml/kg bb/20 jam or 10 ml/kg bb/jam or

• 1,75 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 2,25 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Dehidrasi berat + Bronkopnemonia tanpa kelainan jantung (= dehidrasi berat + kejang)
Kebutuhan cairan: 250 ml/kg bb/hari, umur 1 bulan-3 tahun
4 jam pertama : 60 ml/kg bb/4jam or 15 ml/kg bb/jam or

• 4 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

20 jam berikutnya : 190 ml/kg bb/20 jam or 10 ml/kg bb/jam or

• 2,5 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=15 tetes) atau
• 3 tetes/kg bb/menit (infus ukuran 1 ml=20 tetes)

Untuk mengetahui infus set 1 cc= 15 tetes atau 1cc=20 tetes, silahkan lihat label highlight di infus set, tertulis 15 drops per 1ml atau 20 drops per 1 ml.

Mengemas Rumah Sakit Berkualitas 1

Sekelumit cerita dibalik sebuah tugas khusus.
Setelah melalui pertimbangan panjang, akhirnya saya putuskan mempublikasikan tulisan ini dengan harapan mendapat masukan untuk perbaikan dari berbagai pihak. Sesuai judul posting, tulisan ini masih berupa draft, saya beri judul "Pokok-pokok Pikiran Sistem Pengelolaan RSUD Samarinda".
Rasanya aneh tugas tersebut diberikan kepada saya seorang diri, tidak boleh membentuk tim atau sejenisnya ... tambah aneh. Tentu tidak mungkin, karenanya diam-diam menghubungi temen-temen yang sudah berpengalaman di bidang tersebut, terutama para pelaku utama atau yang pernah menjadi bagian penting di Rumah Sakit.
Sedangkan saya sama sekali tidak punya spesifikasi pendidikan formal dalam hal manajemen RS atau sejenisnya. Mengapa Pemkot Samarinda memberikan tugas multikompleks ini kepada saya? Sebaiknya tanya sendiri kepada beliau-beliau ... hehehe.
Baiklah, sekilas saya ceritakan kronologisnya.

Suatu malam, tepatnya Rabo malam Kamis, 21 Juni 2006 jam 21.49 wita, pas lagi enak-enaknya praktek, ngga biasanya beberapa sms masuk nyaris bersamaan dan diantaranya tilpon langsung dari salah seorang pejabat dilingkungan Pemkot menyampaikan permintaan pak Walikota yang isinya "secret" .... maaf, bukan secret hidung atau secret lain dari tubuh kita lho, pokoknya "secret" gitu ... beberapa sms yang saya buka belakangan ternyata menceritakan bahwa malam itu ada rapat terbatas di rumah jabatan Walikota tentang pengelolaan RSUD Samarinda yang baru rampung dibangun (gresss), berlantai 2 senilai 126 milyar rupiah lebih. Itupun baru tahap pertama yang akan dilanjutkan dalam rentang waktu 3 tahun. Akhir paragraf sms, sama isinya dengan tilpon, yakni "secret".
Selasa siang 26 juni 2006, dapat tilpon dari Ka.TU DKK Samarinda, bahwa pak Sekretaris Kota ingin bertemu berdua secara khusus di ruangan beliau. Malam harinya, waktu pertemuan disepakai hari Rabo, 27 Juni 2006 jam 10-12.00 wita, karena hari Kamisnya tanggal 28 Juni-12 Juli, kami sekeluarga cuti liburan ke Jawa. Saat KaTU DKK saya tanya agenda pertemuan, beliau hanya bilang :" pak Sekkot kangen aja, tapi penting". Koq kangen sih, dua bulan sebelumnya kami juga bertemu berdua, membicarakan masalah kesehatan dan masalah permohonan pindah saya dan hal lain yang "secret". Sebenarnya sih saya sudah menduga, paling-paling terkait pengelolaan RSUD, konon type C plus.
Benar saja, diawali sedikit basa basi, 30 menit pertama dialog "secret" terjadi. Setelah pembicaraan "secret" tadi, akhirnya beliau meminta dibuatkan draft sistem pengelolaan RSUD dalam waktu 2 minggu. Nah yang ini tidak bisa saya tolak. Jam 12.30 wita keluar dari ruangan beliau, go home.

Alhasil cuti 2 minggu malah seperti studi banding, melihat and melongok urusan dapur RS mulai tipe C plus sampai swasta berlantai 14, ... dari Surabaya, Jogja, Magelang hingga Jember. Kemana-mana bawa laptop, kamera digital, flash disk dan harddisk eksternal. Tak lupa, malamnya browsing mencari referensi. Waktu sepuluh hari tersita untuk urusan tersebut, sisanya untuk keluarga. Untungnya anak mertua (istri) ngga ngomel ... hehehe ... untungnya juga banyak temen mbantuin ... untung terussss. Dan akhirnya, saat kembali ke Samarinda, draft sudah tercetak rapi, lengkap dengan draft Perda sebagi bonus.
Begitulah ceritanya, aneh kan ... lha kapan nulis isinya?
Sabaaarrr friends, sebelum masuk ke inti tulisan masih ada 2 posting lagi tentang hiruk pikuk mencari bentuk RSUD dan peran personil kesehatan Dati II di era desentralisasi, seiring implementasi UU Otonomi Daerah ... yaaahhh masih lama ...
Tenang, versi pdf dan ringkasan presentasi dalam format flash swh akan saya sertakan di akhir tulisan untuk didownload ... hehehe.
Namanya juga serial, nggak tahu ntar posting "Mengemas RSUD berkualitas" sampai seri berapa, kayaknya ngga ada kata akhir .... silahkan menunggu seri berikutnya ...
salam
cm
:)

BOR: antara angka dan makna

BOR atau Bed Occupacy Rate atau di negara kita disebut Angka Hunian di institusi perawatan, pernah jadi bahan gunjingan saat bertemu teman-teman tahun lalu. Bulan Juni dan Agustus yang lalu pembicaraan BOR disambung lagi ketika saya nengok ibu. Di Surabaya ketemu sejawat spesialis bedah ortopedi dan spesialis anak yang kebetulan jadi bosnya rekam medik di rs haji. Sayang BOR belum sampai tuntas sudah beralih ke rekam medik yang konon banyak kendala. Persoalan kendala rekam medik juga jadi perbincangan hangat dengan kakak yang spesialis anak di Magelang ... (rekam medik suatu saat akan saya tulis pertengahan 2007 mendatang ... wih lamanya).

Saat bertemu seorang teman yang menjadi sekretaris Bapeko Surabaya, BOR lagi-lagi hanya tersentuh sekilas. Malahan sohib yang juga mantan direktur RSUD Tambak Rejo Surabaya tersebut mengajak diskusi serius tentang: bagaimana caranya agar warga miskin bisa menikmati layanan kesehatan yang optimal (menurut ukuran medik dan penderita), di tempat dan ruangan yang memadai, dan tanpa (atau seminim mungkin) menggantungkan dana pemerintah ... wah ... (sebelumnya saya sudah dikirimi tulisannya 9 halaman, berjudul Pokok-pokok Pikiran Rumah Sakit Gratis). Si sohib berjanji akan mengirimnnya ke Kompas bila dipandang saatnya sudah tepat ... mengingat ide tersebut terlalu banyak benturan kepentingan ... kita tunggu saja.

Nah sewaktu di Jember, obrolan seputar layanan medik dan BOR nyambung lagi, melibatkan seorang teman direktur RS PTP, Kepala Puskesmas Perawatan Tanggul dan Ketua (saya lupa yang benar ketua apa koordinator) Komite Medik RSUD dr. Soebandi Jember (yang katanya tipe c plus).
Bahan gunjingannya, ketika pejabat kesehatan menerima laporan BOR akan mengatakan: "naikkan BOR", sewaktu menyaksikan tayangan BOR 65% dan "pertahankan BOR" tatkala melihat BOR yang mencapai 80% lebih.
Benarkah demikian? Dijamin benar bila yang dilihat hanyalah angka persentase, yah ... jelas dong, 80% lebih besar dari 65%. Angka mediannya akan dianggap cukup. Bagi yang 65% akan memendam tanya, bagaimana cara menaikkannya?
Inilah yang perlu kita kaji agak lebih mendalam.

Maaf, mengingat posting BOR ini ada tabelnya, yang saya lagi malas otak atik css nya blogger, maka posting lengkapnya kita link ke "Google Docs & Spreadsheets di sini

atau lihat tampilan yang agak lumayan di sini

aplikasi informatika kedokteran

Sungguh menarik ulasan "informatika kedokteran" oleh Dr. Erik Tapan MHA dalam kolom opini majalah dokter kita edisi Nopember 2006. Tulisan tersebut mengungkap cukup lengkap dan padat hal ikhwal informatika kedokteran atau istilah sejenis, mulai dari definisi, delapan item besar cakupan pelayanan kedokteran, pengenalan piranti penunjang, cara mempelajari hingga tiga langkah saran beliau dalam upaya pengembangan informatika kedokteran. Sentilan halus sekaligus tantangan bagi kita kalangan medis untuk lebih membuka diri khususnya di bidang yang satu ini, terkait dengan sistem informasi yang bersifat take and give, maupun penunjang pelayanan kedokteran.

Sejalan dengan pesatnya laju teknologi informasi, tak pelak dunia kedokteran nan multi kompleks dan melibatkan nyaris semua kalangan, suka atau tidak suka memaksa insan medis untuk terlibat di dalamnya. Menurut hemat saya, informatika kedokteran tidaklah serumit yang dibayangkan. Kalau boleh menganalogikan, sama mudahnya dengan pemakaian handphone yang sejatinya juga salah satu piranti teknologi informasi (dan komunikasi) mobile.
Untuk itulah penulis merasa ikut terpanggil menulis beberapa hal seputar teknologi informasi sederhana dalam kaitannya dengan kemanfaatan di bidang layanan medis maupun informasi kedokteran dan kesehatan.

Piranti

Tak dapat dipungkiri, bahwa teknologi informasi identik dengan komputer dengan segala asesori perangkat keras (hardware) dan perangkat lunaknya (software), baik berupa personal computer, laptop, tablet pc, maupun pda. Dari pelbagai jenis, produk dan generasi tersebut, insan medis paling tidak bisa membeli salah satunya. Pun demikian dengan piranti lunak, begitu banyak software berlabel "freeware" alias gratis non limited berkualitas tinggi bisa didownload secara cuma-cuma, termasuk yang open source semisal mysql, php, linux dan lain-lain, bahkan bagi para pelanggan majalah komputer, mendapatkan cd atau dvd bonus berisi beragam software aplikasi. Layout aplikasi office, seperti pengolah kata (word), spreadsheets (excell), presentasi (powerpoint), animasi (flash), brosur, html dan lain-lainpun tersedia template berlabel gratis. Jadi ditinjau dari peralatan dan perangkat penunjangnya, boleh dikata tidak ada kesulitan, lebih-lebih untuk institusi kesehatan, bahkan sekelas Puskesmas sekalipun.
Saya yakin hampir semua Dinas Kesehatan tingkat II memiliki komputer, dan tidak sedikit yang memiliki spesifikasi sekelas pentium IV.
Namun ditinjau dari segi minat dan kemampuan optimalisasi perangkat teknologi informasi tersebut, sampai kini masih jauh dari harapan.

Realita

Secara umum, informatika kedokteran (maaf, saya mencoba membiasakan diri dengan istilah ini) di negara kita boleh dikatakan agak tertinggal dengan negara tetangga, semisal Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura.
Memang sudah cukup banyak yang memanfaatkan teknologi informasi, terbukti dengan bertebarannya situs, blog, live journal, komunitas online berlabel kesehatan atau kedokteran di internet, baik yang dikelola secara perseorangan, kelompok maupun institusi. Sungguh penulis salut dan hormat kepada sejawat insan medis dan para senior yang merelakan waktunya berbagi informasi kedokteran di dunia maya.
Sayangnya perkembangannya tidak sepesat bidang lain seperti web designer, fotografi, komunitas flash, news, blog dan sejenisnya yang justru tumbuh dan berkembang tanpa melulu menggantungkan anggaran.
Penulis sependapat dengan opini Dr. Erik Taspan MHA tentang tidak adanya standarisasi terkait aplikasi informatika kedokteran. Piranti, format dan operasionalisasi boleh berbeda, tetapi output yang dihasilkan setidaknya dapat dimengerti oleh internal kedokteran, lebih bagus bila dapat dipahami pula oleh khalayak.
Salah satu contoh riil adalah penerapan laporan diagnosa penyakit bagi institusi pelayanan medis dari tingkat primer sampai tersier. Hingga kini siapa yang berani menjamin bahwa record and report untuk urusan pelaporan penyakit di negeri ini benar adanya? Berapa persen Rumah Sakit tipe D hingga tipe A yang sudah menggunakan ICD 10? Berapa persen pula Puskesmas, Dinas Kesehatan Tingkat II dan Dinas Kesehatan Tingkat I yang menggunakan ICD 10 dalam LB1?
Bayangkan ketika tertulis angka kesakitan Demam Berdarah Dengue tercatat sekian persen di sebuah Propinsi, niscaya negara tetangga tidak mengerti apa itu DBD. Beda halnya bila menggunakan ICD 10 atau ICD berikutnya, begitu tertulis kode A.91, kalangan medis negara lain paham bahwa yang dimaksud adalah Dengue haemorrhagic fever walau kita menulisnya dengan DBD atau sebutan apapun. Demikian pula dengan jumlah penyakit terbanyak, bisa-bisa akan muncul penyakit lain-lain di jajaran 10 besar penyakit terbanyak.
Padahal konon program penerapan ICD 10 sudah diuji cobakan di beberapa daerah, bahkan memakai jasa konsultan.

Contoh lain adalah billing system, yang mestinya sudah menjadi keharusan di setiap Rumah Sakit Pemerintah sebagai institusi layanan publik. Walaupun pengguna jasa pelayanan tidak memintanya, kewajiban pihak Rumah Sakit untuk memberikan kuitansi rinci setiap item pelayanan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan penghormatan kepada pengguna jasa pelayanan medis. Selain itu untuk monitor dan evaluasi lalu lintas layanan semua instalasi pelayanan medik yang pada gilirannya bermanfaat dalam penyusunan perencanaan yang akurat. Sudahkah semua Rumah Sakit Pemerintah menggunakan billing system? Rasanya belum. Persoalan klasik seperti tidak tersedianya software, tidak adanya pelatihan, terbatasnya anggaran dan lain-lain hanyalah bentuk defend mechanism yang tak berujung.
Pemecahannya tidak harus menggunakan piranti lunak canggih seperti mysql, visual basic atau sejenisnya. Dengan yang sederhana seperti ms access, ms excell atau open office spreedsheet gratisanpun sudah bisa membuat billing system yang memadai. Pengembangan ke arah perbaikan, akan berjalan dengan sendirinya.
Menilik kondisi dan contoh di atas, menurut hemat penulis persoalan utamanya adalah kurangnya minat dan kemauan. Minat untuk maju dan memberikan berbagai bentuk layanan serta informasi yang bermanfaat serta kemauan untuk mengoptimalkan perangkat yang tersedia. Jangan sampai di sebuah Dinas Kesehatan Tingkat II atau tingkat I, komputer sekelas pentium IV hanya untuk mengetik belaka.

Angan dan Harapan

Penulis berulang kali mengajak ngobrol sesama sejawat tentang pemanfaatan informatika kedokteran, sekaligus menyampaikan angan dan harapan. Tentu bukan angan dan harapan semacam impian kosong, contoh sederhana sudah dibuat, koleksi piranti lunak tinggal pakai dan tutorial singkat juga tersedia.

Berikut ini adalah angan dan harapan yang boleh jadi segera menjadi kenyataan di pelbagai pelosok negeri ini.

Ketika musim seminar kedokteran tiba, betapa enaknya bila penyelenggara sudah menyiapkan skedul, materi cetak dan versi presentasi juga sudah online beberapa hari sebelumnya. Saat hari H, waktunya lebih efisien, lebih hebat lagi bila pertanyaan sudah disampaikan kepada narasumber melalui email atau moderator penyelenggara, dijamin diskusi lebih hidup, seminar lebih mantap. Apalagi bila menggunakan fasilitas office online (ada yang gratisan menyediakan fasilitas presentasi, tabel, grafik dan flow chart), teleconference bukan lagi hal yang mustahil. Berlainan kota bukan lagi hambatan. Bila selama ini yang pasti baru biaya, jadwal makan, hotel dan doorprize, dengan informatika kedokteran hal yang lebih mendasar, yakni pembahasan topik seminar, bisa lebih bagus dan materi dapat tersimpan di media penyimpanan online versi gratisan.

Ketika rapat evaluasi program di sebuah Dinas Kesehatan tingkat I tiba, alangkah idealnya bila sebelumnya sudah diadakan diskusi online para kepala dinas kesehatan tingkat II. Tabel angka pencapaian absolut dan proporsi setiap kegiatan bisa ditampilkan secara online, grafik bisa dilihat bersama, materi presentasi ditampilkan dalam multi tabs browser, semuanya lagi-lagi gratisan, yang tidak gratis hanya pulsa tilpon. Tapi tidak usah kecil hati, mari kita hitung biaya pulsa online selama 10 jam misalnya, bandingkan dengan biaya transport seorang kepala dinas, termasuk lunsum dan hotelnya plus biaya tak terduga. Toh biaya tilpon institusi pemerintah ditanggung anggaran daerah.
Andaikan setelah itu semua kepala dinas kesehatan tingkat II harus bertemu karena berbagai alasan, tetaplah pemanfaatan informatika kedokteran sebelum pertemuan adalah bentuk kesiapan dan penghematan.

Ketika musim pelatihan suatu program kesehatan di tingkat propinsi tiba, terbayang panduan dan materi sudah bisa didownload oleh setiap peserta masing-masing dinas kesehatan tingkat II sebelum hari pelaksanaan. Lebih bagus lagi bila penyelenggara sudah mengirimkannya dalam bentuk cd, baik materi cetak maupun materi presentasi. Sebuah cd kualitas bagus seharga Rp3.000,- (tiga ribu perak) tentu lebih murah dibandingkan biaya cetak atau fotocopy. Toh dinas kesehatan tingkat II bisa mencetaknya sendiri, dinas kesehatan mana sih yang tidak punya printer? Lagi-lagi hemat waktu dan biaya.

Ketika diadakan konsultasi teknik baru suatu kasus tindakan teknis medis misalnya, alangkah lebih bagusnya bila sebelumnya sudah dipandu secara online melalui video online secara berulang atau slow motion. Sehingga ketika saat bimbingan teknis tiba, peserta bisa fokus kepada intisari teknis medisnya, tanpa disibukkan dengan acara seremonial yang kadang lebih panjang dari acara inti saking banyaknya yang memberikan pidato sambutan.

Ketika diperlukan medical review suatu kasus penyakit yang melibatkan beberapa disiplin ilmu spesialistik, betapa lebih mudahnya bila didiskusikan bersama secara online. Kronologi kondisi penderita dapat dilihat para ahli yang terlibat, beragam pemeriksaan penunjang diagnostik dapat ditampilkan multi tabs browser secara interaktif. Serial ivp, ct-scan, bermacam hasil pemeriksaan radiologis, laboratorium klinik termasuk mikroskopis dan lainnya dapat ditampilkan melalui fasilitas digital imaging dengan software olah gambar atau olah foto gratisan seperti irfan view atau sejenisnya.
Sehingga, diakui atau tidak, pemanfaatan informatika kedokteran secara optimal dapat lebih bermanfaat bagi penggunanya dan tentu bagi penderita.

Ketika insan medis memerlukan referensi, alangkah mudahnya bila semua fakultas kedokteran di negeri ini menyediakan online library. Jurnal, karya tulis, dan hasil penelitian tersedia dalam bentuk katalog, sungguh sangat membantu dan bermanfaat. Tentu texbook dan buku harus dibeli, akan tetapi setidaknya sinopsis dan harga bisa diinformasikan secara online. Lebih-lebih bila komunitas cabang ilmu kedokteran terbentuk dan aktif update, sehingga siapapun yang memerlukan informasi akan sangat terbantu. Demikian pula informasi jenjang pendidikan dan materi perkuliahan setiap semester serta jumlah sks, dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. Pun saat pendaftaran tiba, alangkah lebih bagusnya bila semua syarat dan biaya sudah diketahui jauh hari, seperti yang kita lihat di beberapa fakultas kedokteran di negeri ini.

Ketika insan medis memerlukan informasi terbaru tentang penyakit, sungguh menyenangkan bila mendapatkannya dengan mudah, lengkap dan teknis aplikatif. Nun harapan tersebut masih amat langka, kalaupun ada hanya sedikit, kebanyakan berupa abstrak dengan ulasan teramat umum, atau cukup lengkap tetapi hanya untuk kasus tertentu yang bersifat program.
Bandingkan dengan sentra-sentra pendidikan kedokteran dan Rumah Sakit negara lain yang bermurah hati menggratiskan download informasi kedokteran terkini secara lengkap dan detail.

Ketika dinas kesehatan tingkat II daerah perkotaan menyelenggarakan rapat evaluasi pencapaian kegiatan tahunan, sekali lagi daerah perkotaan, alangkah efisiennya bila dapat memanfaatkan informatika kedokteran. Bayangkan bila setiap puskesmas menyampaikan realisasi pencapaian kegiatan secara online. Kepala dinas kesehatan dan kasubdin menyaksikan bersama, pun demikian pula puskesmas yang lain dapat mengikuti di tempat masing-masing. Tabel, grafik, presentasi, foto dan video bisa disaksikan bersama. Diskusi sepuasnya, interaktif dan bisa lebih komprehensif.

Ketika jadwal penyuluhan tiba, alangkah lebih bagusnya bila seorang dokter puskesmas atau paramedis di perkotaan, menyampaikan materi penyuluhan dengan piranti audiovisual interaktif, sehingga audien tidak bosan, gambaran lebih nyata. Bayangkan ketika menjelaskan penyakit larva migrans hanya bermodal kata, setelah pulangpun dijamin para audien tidak pernah tahu seperti apa bentuk nyata larva migrans. Berbeda bila terlihat gambar-gambar bentuk klinis larva migrans cutaneaus di berbagai tubuh, di kaki, di tangan, di pantat atau di bagian kulit tubuh manapun, dijamin audien akan menjadi perpanjangan corong kita. Memang peralatan ini tidak murah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Harga laptop baru sudah di bawah 10 juta, lcd proyektor baru yang wide screen pun sudah bisa dibawa pulang di bawah 10 juta rupiah.

epilog

Informatika kedokteran, adalah bagian yang tak terpisahkan dengan berbagai aspek kegiatan bagi insan kesehatan, baik di jalur pendidikan, pelayanan publik, informasi (penyuluhan) kesehatan, rekam medik, billing system maupun penelitian dan pengembangan keilmuan.

Itulah angan dan harapan penulis tentang beberapa gambaran aplikasi informatika kedokteran. Tidak mudah memang, namun dengan minat dan kemauan serta kesadaran akan manfaatnya, bayangan di atas bukan tidak mungkin menjadi kenyataan.
Penulis ingin berbaik sangka, bahwa yang belum berminat memanfaatkan informatika kedokteran hanyalah belum friendly use belaka.

Topik terkait: Pengembangan Aplikasi Medis PDA, oleh: Dani Iswara

Pelayanan Kesehatan 3: Menyusun Protap

Lanjutan dari Mutu Layanan kesehatan 2: menata niat

Ilustrasi:
Tak jarang kita menyaksikan gambaran layanan medis di instalasi gawat darurat milik pemerintah mulai tataran primer hingga tersier, dari puskesmas hingga rumah sakit tipe A, sebagai berikut:

Tengah malam, penderita datang dengan status asmatikus, kecelakaan, ibu mau melahirkan, kolik abdomen, anak kejang, diare dan lain-lain ... Apa yang kita lihat?
Ada yang bagus, petugas dengan terampil melakukan tindakan medik secepatnya atas instruksi dokter jaga. Atau tindakan medik segera dilakukan oleh paramedis, lalu menghubungi dokter dimanapun berada, setelah dilakukan pertolongan pertama, untuk mendapatkan pemeriksaan dan instruksi lanjutan dari dokter yang berkompeten saat itu.

Sayangnya tidak semua seperti yang bagus di atas, justru yang kita saksikan adalah sebaliknya, yakni drama "penantian" tanpa ujung yang jelas. Kebanyakan: nunggu, nunggu dan menunggu. Jujur saja, kalau kita berani nanya kepada penderita atau keluarganya yang mendapatkan perlakuan demikian, atau kita sendiri mengalami hal yang sama, tentu kecewa. Apa sih yang di harapkan oleh penderita ketika datang di instalasi gawat darurat?

Pertama, tentu layanan yang cepat, ramah dan support. Maksudnya, ketika penderita datang, bila ternyata tidak perlu opname, mereka segera diperiksa lalu mendapatkan obat dan secepatnya bisa segera pulang, tentu dengan beberapa advis berkenaan dengan penyakitnya.

Kedua, bila ternyata harus opname, mereka segera diperiksa dan mendapatkan tindakan medis awal semisal infus, oksigen dan sejenisnya untuk kemudian dilakukan tindakan lanjutan sesuai penyakitnya. Itulah kira-kira logika sederhana harapan penderita yang rata-rata awam tentang medis.

Apakah harapan penderita sudah nyambung? Jujur aja, kayaknya belum tuh dan entah kapan mau dperbaiki, maaf deh kalau dianggap pedas, ... hitung-hitung otokritik untuk sejawat. Yang udah bagus mungkin bisa sharing ...

Sebenarnya tidaklah sulit memperbaikinya, sungguh ... Mungkin para sejawat ada yang bertanya: bagaimana bila ketika itu tidak ada dokter jaga, atau mungkin pas dokter jaganya sedang menangani penderita lain di ruang perawatan hingga tidak bisa menangani penderita di instalasi gawat darurat pada saat bersamaan?

Jawabnya adalah prosedur tetap (sop) dan pen delegasi an wewenang.

Artinya, ada ngga ada dokter di instalasi gawat darurat, paramedis mampu memberikan tindakan medis awal sebagai pertolongan pertama, berdasarkan prosedur tetap (sop) yang sudah baku dan delegasi dari dokter yang berkompeten saat itu tentunya. Itupun masih dipermudah dengan komunikasi tilpon atau hp antara paramedis dengan dokter, sehingga drama "penantian" penderita di instalasi gawat darurat bisa diminimalisir bahkan dihilangkan.

Memang ada UU No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang mengatur kewenangan paramedis, namun di sisi lain toh paramedis juga yang akhirnya masang infus, nyuntik dan sejenisnya atas instruksi dokter. Langkah layanan cepat di atas sesungguhnya hanyalah penyederhanaan waktu, karenanya tindakan medis sebagai langkah awal oleh paramedis dan pendelegasian wewenang, menurut saya bukan pelanggaran, atau masih bisa diperdebatkan.

Sebagai contoh, ketika tengah malam ada penderita dengan status asmatikus datang ke instalasi gawat darurat, dan saat itu dokter jaga sedang menolong penderita lain di ruangan atau tidak ada di tempat, tentu akan sangat menolong bila paramedis mampu melakukan tindakan medis secara cepat dengan segera memberikan oksigen, injeksi subkutan ataupun intravena, pasang infus, nebulizer dan tindakan lain yang diperlukan sesuai prosedur tetap. Lima sampai limabelas menit sungguh amat menolong daripada nunggu menghubungi dokter jaga. Setelahnya masih bisa menghubungi dokter jaga via hp.

Persoalannya adalah: sudahkah semua institusi layanan kesehatan mulai puskesmas perawatan hingga rumah sakit di dati II memiliki prosedur tetap tertulis? Dari beberapa sejawat yang saya temui, sayangnya kebanyakan belum memiliki sop. Padahal sop seberapapun sederhananya, adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap profesi maupun penderita.

Bagi yang sudah punya sop pun masih menyisakan tanya: apakah sop sudah dipatuhi oleh semua komponen institusi layanan kesehatan? Apakah dokter rutin mengadakan medical review dan transfer ilmu kepada paramedis? Apakah dokter rajin meng-up date ilmu nya?

Pertanyaan akhir: apakah layanan bermutu sesuai harapan khalayak bisa diwujudkan?

Jawabnya lagi-lagi bisa dan tidak sulit. Kuncinya hanyalah niat, kesungguhan dan sedikit perjuangan.

Inilah "trilogi" cuap-cuap saya tentang "mutu layanan kesehatan", yang terdiri dari ambivalensi antara kewajiban dan keinginan, menata niat dan menyusun protap, semoga bermanfaat bagi sesama dan insya Allah disambung di lain waktu...

Untuk sejawat khususnya di Puskesmas Perawatan, mari kita lihat contoh ringkasan "Prosedur Tetap" Perawatan Penderita di sini. Maaf, sementara nge-links, ntar dipindah di blog ini. Masih sangat sederhana memang, tapi percayalah ... bisa kita perbaiki bersama-sama dan para ahli yang sempat melihat tentu akan rela ngoreksi untuk berbagi.

Semoga.

upload Prosedur Perawatan

Tiga hari ngebut mindah ProTap ke format eBook standalone, cukup melelahkan. Sebenarnya cuman ringkasan aja sih, tapi yang bikin lama otak-atik setting html, maklum belum fasih. Belum lagi eBook ini memakai format dasar web page, lalu kompilasi menjadi exe standalone. Nah upload format exe menjadi bermasalah karena mungkin oleh browser dianggap spam or sejenisnya, jadilah kompresi menjadi file zip, lumayan lebih ramping sekitar 10 kb. Entah kenapa masih tetap gemuk, dari 516 kb file exe setelah dikompres cuman menjadi 505 kb. Mungkin saya salah caranya ...

Kepada sejawat general practice silahkan unduh eBook ProTap Perawatan Penderita untuk Puskesmas Perawatan dengan harapan semoga bermanfaat ...

Klik kanan download, lalu pilih Save target As ... bila memakai download manager lebih mudah, langsung klik aja maka download berjalan otomatis dengan klak klik opsinya ... selamat men-download sambil ngopi ...

Mutu Layanan Kesehatan 2: Menata Niat

Menyambung tulisan terdahulu tentang Mutu Layanan Kesehatan 1,
tak pelak memunculkan pertanyaan: "darimana mulainya?" Menurut pendapat saya, keinginan memberikan layanan kesehatan bermutu diawali dengan niat, maksudnya menata niat dari sanubari untuk memberikan layanan dengan totalitas dan ikhlas.

Mengapa sih, hal ini menjadi penting? Di titik inilah salah satu bagian dari sebuah mata rantai bermula. Mengawali sesuatu memang seringkali sulit, demikian pula layanan kesehatan nan kompleks dan melibatkan banyak hal, mulai yang teknis hingga non teknis. Kata kuncinya adalah mengalahkan diri sendiri...lho koq gitu ... ilustrasinya begini: di instituasi layanan kesehatan, kompetensi tertinggi teknis medis adalah seorang dokter, ingat yang dimaksud adalah kompetensi teknis medis bukan manajerial. Di sisi lain layanan yang bermutu dan komprehensif memerlukan juga banyak hal non medis atau penunjangnya, termasuk manajerial, namun tetaplah berangkat dari teknis medis. Untuk itu seorang dokter di institusi layanan kesehatan harus yakin bahwa memberi layanan terbaik di tempat kerja tidak akan mengurangi jumlah kunjungan pasien ketika praktek sore atau malam harinya, justru yang terjadi sebaliknya, bila memberi layanan terbaik di tempat kerja, niscaya akan dicari orang di tempat prakteknya, tanpa menyebar kartu nama, tanpa harus menyuruh kontrol ke praktek, penderita akan datang dengan sendirinya. Nggak percaya, silahkan para sejawat membuktikannya ...

Mengapa saya ungkit yang beginian, jujur saja masih ada sejawat yang punya pola pikir keliru, melayani ala kadarnya di tempat kerja (ogah memperjuangkan perbaikan layanan) dengan harapan para pasien datang ke tempat praktek. Pola pikir demikian tak ayal juga diikuti kebanyakan paramedis. Budaya demikian harus dirubah total.

Setelah yakin berniat ikhlas, langkah selanjutnya adalah membuat planning matang dengan mengedepankan kepentingan khalayak, artinya kebiasaan mark-up atau istilah apapun namanya harus dihilangkan. Mulai pengadaan, operasional, berbagai belanja barang dan jasa, keperluan rutin, serta segala item program dalam perencanaan mutlak harus realisized. Contoh paling gamblang, jangan lagi beli barang seharga 2 juta minta ditulis 3 juta dalam spj, rapat kerja 3 hari dipertanggung jawabkan 6 hari, nasi kotak diganti nasi bungkus, perjalanan 2 hari dipertanggung jawabkan 4 hari, dll ... dll. Pendeknya sejak awal harus melangkah dengan benar. Bayangkan ketika dari awal sudah membuat kesalahan yang dibuat seakan-akan benar dengan membolak balik bahasa dan memanfaatkan lemahnya sistem, niscaya perbaikan mutu layanan kesehatan hanyalah ungkapan kosong tanpa makna. Dampaknya, masyarakat tidak mendapatkan manfaat optimal dari program kesehatan apapun bentuk dan namanya.

Sebuah pengalaman menarik perlu saya ungkapkan di media ini. Ketika tahun 2001 lalu saya diberi tugas mempersiapkan pembangunan Rawat Inap di Puskesmas, perintahnya sangat sederhana namun maknanya luas, Ka Dinkes ketika itu hanya berfatwa pendek: "siapkan dan kelola dengan optimal". Namun ketika draft pembangunan gedung hingga SOP dan Perda usai tersusun, hambatan pertama justru datang dari internal kesehatan. Lontaran argumen macam-macam, yang Kepmenkes lah, yang Permenkes lah dll, padahal UUD 1945 dan Renstra Nasional Bidang Kesehatan jelas-jelas mengamanatkan perbaikan mutu layanan dilengkapi dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). So ngga usah kaget, penyebabnya mungkin ego sektoral atau jangan-jangan setengah hati meneriakkan Pelayanan Optimal, atau mungkin juga tidak mengerti seluk beluk layanan medis dan harapan khalayak ... Untungnya Ka Dinkes saat itu tetap support.
Jalan berliku, bermuara pada hearing di DPRD, alhasil gol...

Tanpa bermaksud menggurui, tulisan singkat ini anggap aja sebagai ajakan sharing tip dan trik mengelola layanan kesehatan ke arah yang berkualitas, dengan harapan memberi manfaat bagi sesama dan mudah-mudahan mendapatkan ridho-Nya.

Inti segmen tulisan ini adalah perlunya memotivasi diri bahwa yang utama dan pertama dalam layanan kesehatan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya, ramah dan sabar, niscaya yang lain datang kemudian, dalam bentuk dan waktu yang kita sendiri tidak menyadarinya.

Bersambung ke Mutu Pelayanan Kesehatan 2: Menyusun Protap

Mutu Layanan Kesehatan 1

Ambivalensi antara kewajiban dan keinginan.

Ketika mutu pelayanan kesehatan mengemuka sebagai panglima program unggulan depkes dengan nama quality assurance (QA, jaminan mutu) pada tahun 1996, pihak Puskesmas sebagai (lagi-lagi) pihak pelaksana, dibuat terperangah oleh program tersebut. Tetapi sebagai institusi bawahan depkes, lagi-lagi Puskesmas berada di posisi tak berdaya dan lagi-lagi hanyalah sebagai terminal akhir pembuangan dan berposisi layaknya sandal jepit. Mungkin depkes lupa bahwa para dokter yang ada di Puskesmas adalah seorang sarjana juga seperti halnya para petinggi depkes. Lupa mungkin karena tampilan dokter puskesmas yang tak pernah berdasi dan naik pusling kala tugas, tidak seperti teman-temannya di depkes yang sebagian diantaranya berdasi dan naik mobil dinas mulus. Padahal bisa jadi kala sekolah di fk dahulu, yang di depkes tidak lebih pandai dari yang di puskesmas. Pun demikian pula setelahnya, lebih-lebih kala berbicara kepekaan keperluan masyarakat terhadap layanan kesehatan, dijamin dokter di puskesmas lebih peka dibanding dokter di depkes walau sepanjang apapun gelarnya. Yang membedakan hanyalah kekuasaan.

Itulah kira-kira gambaran umum, mengapa hingga kini puskesmas ibarat tempat uji coba, trial and error aneka macam program dari depkes.

Jaminan mutu produk tahun 1996 yang lalupun, konon hasil pemikiran grusa-grusu karena ada "jajan" berupa pinjaman IMF (maksudnya hutang yang harus dibayar), yang mana depkes tidak mau kalah dengan departemen lain untuk ikut mencicipi jajan IMF. Dan supaya dapat dana segar nan besar, nama programnya pun dibuat "greng", maka bim salabim lahirlah Quality Assurance atau Jaminan Mutu. Parameterpun disiapkan, demikian pula pelatihan, panduan, monitor dan evaluasinya, baik terhadap item kegiatan ataupun terhadap program besarnya.
Menurut saya, program tersebut langkah mundur. Mengapa? Karena hanya untuk mendiagnosa pnemonia, diperlukan pelatihan seminggu, itupun berulang. Padahal dengan membaca 1 jam sebagai review sudah lebih dari cukup.
Demikian pula parameter persentase injeksi untuk penyakit neuritis dan atau sebangsanya, boleh dikata sulit untuk diterima, mengingat alasannya adalah penghematan. Tak cukup denngan itu, di beberapa daerah bahkan ada kampanye tidak usah suntik jika tidak perlu, yang tertulis besar di dinding Pusling. Nun di sisi lain kita diwajibkan mengejar target imunisasi yang nota bene berupa suntikan kecuali polio. Tanyakan kepada warga, apa ngga membingungkan?
Menyimak produk depkes tahun 1988, yang mana dalam Pedoman Kerja Puskesmas sudah sangat jelas dan rinci berisi panduan tatalaksana setiap kegiatan di Puskesmas yang mengacu kepada UPK, termasuk panduan pengobatan, maka program QA adalah sebuah langkah kebimbangan dan ambivalensi. Artinya mengulang program mapan yang sudah terintegrasi dengan keseharian para petugas Puskesmas dengan mengganti nama QA yang justru lebih sempit tapi tidak lebih mendalam. Bedanya hanya di segi dana yang luar biasa besar dan pelatihan berulang yang justru buang-buang waktu.
Untuk meningkatkan mutu layanan, tidak cukup dengan kajian monopoli petinggi Depkes, lebih dari itu ada ukuran non teknis yakni keinginan dan harapan warga.
Sayangnya yang ini tidak pernah tersentuh, artinya pengguna jasa pelayanan Puskesmas tak lebih hanyalah obyek semata yang tak punya hak suara.
Siklus demikian mestinya tidak boleh terulang.

Memulai secara internal

Sesungguhnya, upaya meningkatkan mutu layanan tidaklah sulit, terpulang pada nurani pelaku kesehatan sebagai niat hakiki untuk memberikan yang terbaik kepada pengguna jasa pelayanan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Rasanya hal ini belum dilakukan secara masif. Kata singkatnya adalah memulai dari internal jajaran kesehatan di semua tingkatan.
Sebagai contoh, ketika pengadaan alat medis masih melakukan mark-up, semisal harga alat kedokteran resminya 500 ribu tapi dalam spj ditulis 800 ribu, maka jangan harap ada peningkatan mutu, karena diawali dengan perilaku yang tidak bermutu bahkan tercela. Bagaimana mungkin mendapatkan buah yang baik ketika menanam benihnya sudah salah? Mari kita renungkan.
Maksud saya jangan hanya direnungkan tetapi mutlak harus diperbaiki dari dalam. Hal yang sama berlaku dalam pelayanan yang bersifat teknis medis. Ketika seorang dokter Puskesmas tidak pernah lagi membaca dan belajar untuk meng-update ilmunya, maka jangan harap ada transfer of knowledge kepada team worknya apalagi kepada masyarakat. Artinya pelayanan dan ilmu jalan di tempat alias stagnan. Bila hal ini terjadi maka dalam evaluasi program tidak boleh lagi ada kata "kesadaran masyarakat kurang" dalam bab hambatan dan kendala. Bagaimana mungkin kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membaik bila yang berkompeten di bidang kesehatan sendiri tidak pernah belajar, dan hanya mengandalkan ilmu semasa di bangku sekolah semata.
Padahal mempelajari, mengembangkan dan mengamalkan ilmu adalah kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan bentuk ungkapan syukur akan ilmu yang dianugerahkan kepada kita.
Karenanya, mutu pelayanan kesehatan sekali lagi haruslah dimulai dari internal kesehatan, dilandasi totalitas dan niat untuk dapat memberi manfaat kepada sesama.

bersambung ke:
Mutu Layanan Kesehatan 2: Menata Niat

Pelayanan Kesehatan Dasar

Lima puluh menit dari 7.30-8.20, seolah menjadi rentang waktu "spesial" saat memberi materi kuliah Sistem Pelyanan Kesehatan Dasar, bagi mahasiswa PSKU Unmul, yang merupakan bagian dari Manajemen Kesehatan. Ada dua hal menarik pada pertemuan pagi tadi.

Pertama, gambaran kondisi riil layanan kesehatan, terkait dengan mutu pelayanan di Puskesmas. Ketika brain storming tentang topik di atas, mahasiswa memberi gambaran beragam yang memang benar-benar terjadi di kebanyakan Puskesmas dan layanan kesehatan pada umumnya. Kalimat singkat yang muncul adalah:
Petugas tidak ramah, kebanyakan penderita tidak diperiksa, obat terbatas, laboratorium sangat minim, kotor, kumuh, dan masih banyak yang sejenis. Ungkapan tentang kondisi di atas sudah tentu "amat jauh" dari ukuran layanan bermutu. Inipun dilihat hanya dari segi Kuratif, belum menyentuh layanan lain yang komprehensif, semisal Promotif, Preventif dan Rehabilitatif. Memang ada upaya dari Depkes untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar, yakni dengan diluncurkannya Program Quality Assurance (Jaminan Mutu) dan berlanjut ke Pemecahan Masalah Kompleks (Complex Problem) sejak sekitar tahun 1995- 1996. Program tersebut dibiayai olen bantuan (hutang) Bank Dunia yang makan biaya besar. Menurut hemat saya program tersebut gagal. Lebih-lebih bila dibandingkan dengan biaya yang konon amat besar dan isi dari program itu sendiri. Kala itu parameternya adalah penanganan kasus Pnemonia, Diare dan persentase suntikan pada kasus-kasus neuromuskuler. Kronologi dari lahirnya QA juga masih menyimpan misteri. Konon ketika ada bantuan (hutang) Bank Dunia tahun 1995-1996, departemen-departemen sibuk membuat program agar mendapatkan bagian "kue" dari Bank Dunia tersebut. Bisa ditebak apa yang terjadi, yakni lahirnya program yang "dibuat-buat". Mengapa penulis berpendapat demikian ? Mari kita urai sedikit isi QA. Salah satu unggulan isi QA adalah penatalaksanaan kasus pnemonia. Setiap kasus dengan panas dan atau batuk pilek, tidak boleh diberi antibiotika kecuali ada tanda pnemonia, karena sebagian besar disebabkan virus yang rata-rata sembuh sendiri. Bayangkan, yang beginian ini pelatihannya makan waktu sampai seminggu. Materinya hanya pengenalan kasus pnemonia, cara diagnosa dengan ukuran retraksi, hitung napas dan penyulitnya, serta penatalaksanaanya (jenis, dosis dan lama pemberian obat, termasuk evaluasinya 2 hari kemudian). Bila baca sendiri paling banyak makan waktu hanya 2 jam, itupun sudah di buku-buku yang lengkap. Boleh dikata QA yang heboh tersebut hanyalah menyentuh sedikit aspek teknis medis, belum mengarah kepada tatanan layanan kesehatan yang komprehensif. Sebenarnya, panduan penatalaksanaan berbagai kasus penyakit sudah termuat lengkap dalam Panduan Kerja Puskesmas jilid I-IV tahun 1984 lalu diperbarui tahun 1990-1991. Mungkin depkes sudah lupa dengan buah karyanya sendiri. Jadi Program QA sesungguhnya hanyalah mengulang salah satu panduan dengan dana yang konon sangat besar. Benar tidaknya isu bagi "kue" , wallahualam. Hal menarik lain dalam layanan kesehatan adalah gambaran berikut: seorang anak dibawa ibunya berobat, setelah ditanya keluhannya, petugas kita (dokter atau paramedis) memberi resep untuk mengambil obat di kamar obat. Seringkali tidak diperiksa, bahkan tidak tahu berat badannya, tapi anehnya muncul resep antibiotika. Darimana menentukan dosisnya ? Nah, itulah sebagian kecil potret layanan kesehatan kita. Apakah bermutu? No.
Lebih jauh tentang mutu pelayanan kesehatan, akan dimuat secara khusus pada posting berikutnya.

Kedua, para mahasiswa tampaknya lebih tertarik pada tampilan materi kuliah daripada isi kuliahnya, semoga aja ngga demikian. Pagi tadi sengaja menggunakan cd yang berjalan autorun, menampilkan intro standalone dengan efek transisi diagonal curling of page unrolling. Lalu link ke halaman navigasi yang berisi menu menuju link-link lainnya. Maklum menurut adik-adik mahasiswa, belum pernah mendapatkan materi kuliah dengan format Flash yang berinteraksi dengan program multimedia lainnya. Katanya sih selama ini pakai powerpoint atau power point show. Sudah bagus sebenarnya daripada pakai OHP, tapi namanya kawula muda wajar saja menginginkan hal baru yang lebih interaktif. Lebih-lebih ketika di akhir kuliah ditampilkan bonus slideshow dan bonus medical review dalam format flash, seru deh. Memang, flash adalah salah satu format multimedia audiovisual yang banyak digemari dan diakui keunggulannya. Selain ukuran file yang relatif kecil dibandingkan program sejenis, interaksi dan kompatibilasnya dengan program lain tergolong handal. Enaknya lagi, dalam kemasan cd bisa diisi dengan materi kuliah edisi cetak dalam format pdf atau word, sehingga mahasiswa tinggal cetak. So hemat waktu karena tidak perlu lagi banyak mencatat, kecuali hal-hal yang dianggap penting. Sejujurnya, mahasiswa lain di beberapa perguruan tinggi sudah sangat friendly dengan flash, adobe photoshop dll, bahkan sudah ada pula yang mendapatkan manfaat darinya berupa orderan iklan, baliho, sablon kaos dan sejenisnya.
Dalam hal tampilan presentasi materi kuliah, mungkin memang sudah saatnya para dosen di semua perguruan tinggi memanfaatkan teknologi informasi untuk proses belajar mengajar. Yang belum punya LCD proyektor ngga usah kecil hati, mengingat LCD sudah bisa dijangkau dengan harga di bawah 10 juta, itupun sudah wide-screen. Yang sudah punya tinggal mengoptimalkannya. Hal ini penting sebagai jawaban tuntutan jaman, efisiensi waktu gitu loh... Oya kalo untuk membuatnya, nggak perlu anggaran karena tutorial sudah menjamur di internet dan gratis ... penulis sendiri berencana mensosialkan flash, ebook dan web blog kepada temen-temen dosen sebagai penunjang proses belajar mengajar. Alhamdulillah, dari omong-omong informal, tampaknya gayung bersambut dan pak PD II berencana menggelar semacam latihan untuk para dosen sehabis lebaran nanti. Konsekwensinya, penulis harus siap menjadi semacam mentor, ... sharing sedikit pengetahuan, dan semoga bisa terealisasi.

Materi kuliah sistem pelayanan kesehatan dasar, silahkan klik download file di bawah:
Download : format swf 155 kb
Download : format pdf 215 kb

Ngrumpi Pengobatan Gratis

ngrumpi lagi ... Setelah menyelesaikan diktat untuk pegangan materi kuliah mahasiswa, selepas maghrib keluar menghadiri acara pengantin lalu mampir ke temen-temen di ugd rawat inap. Ngrumpi pun langsung digelar. Apalagi kalo bukan hiruk pikuk dan isue-isue yang berkembang di balik pelaksanaan pengobatan gratis tingkat pertama di kota kami. Sebagai lanjutan health issues sebelumnya, pengobatan gratis yang dimulakan 15 mei 2006 lalu diusung pemkot hasil "kerjasama" dengan askes senilai 18 m (milyar) untuk melayani 300 penduduk yang belum tertanggung plus "kata manis" santunan melahirkan untuk anak pertama dan kedua plus santunan kematian wajar. Topik ngrumpi pertama adalah berita koran yang menyebutkan rencana perawatan rawat inap gratis kelas III. Mengapa kru rawat inap tergopoh? Tentu, karena mereka melakukan swakelola untuk pengadaan obat dan penunjang medis semisal infus set, cairan infus dll. Ketika menjelang buka di awal 2004, nyaris tak ada yang peduli dengan persiapan teknis medisnya, anjurannya memakai obat rutin puskesmas termasuk cairan infus yang apa adanya, tapi petinggi kota dan beberapa pihak selalu teriak (juga di koran) mengapa tidak segera operasional. Penulis yang ketika itu jadi pimpinan sebenarnya agak kesal juga, bagaimana mungkin akan mengoperasionalkan tempat perawatan orang sakit bermodalkan gedung dan tempat tidur doang...emangnya seperti jembatan yang habis diresmikan langsung bisa dilewati. Lha orang sakit apa cukup ditiup-tiup aja? Walhasil ketika itu obat dan penunjang medis beli sendiri, sebagian bawa dari rumah bersama dr. Lia yang rela bawa obat pribadi untuk rawat inap. Nah kini setelah dana berkembang, laboratorium mapan, manuver obok-obok mulai mengincar rawat inap. Padahal rawat inap ditujukan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan yang berkualitas, bukan saja menurut standar depkes yang berwujud angka phlebitis, angka decubitus dll, tapi juga memakai parameter publik berdasarkan hasil sounding di masyarakat. Ukuran bermutu untuk warga sebenarnya sederhana, yakni: ramah, komunikatif, transfer ilmu, murah, cepat dan segera sembuh. Bentuk respon kami adalah dibuatnya protap (sop) dalam kemasan cd multimedia, berisi protap perawatan medis dalam format flash, ebook dan edisi baca pdf untuk review para petugas. Protap wajib hukumnya sebagai perlindungan terhadap penderita maupun institusi dengan referensi terkini. Jadi maksudnya tindakan medis tidak berdasarkan selera dokter tapi benar-benar referensif. Yang kami khawatirkan ketika masih bertugas adalah "tidak dipakainya protap" oleh para penerus, padahal harapannya para dokter penerus kami dapat melengkapinya, bukan malah "sesuai selera". Selain itu sesuai amanat perundangan yang mengatur tentang audit medis, kami juga sudah melakukannya walau dalam skala kecil. Demikian pula dengan medical review, monitor dan evaluasi penderita pra-visite hingga pasca-visite selalu diadakan diskusi dengan kru yang bertugas. Penjelasan detail tentang penyakit kepada penderita dan atau keluarganya juga sudah berjalan. Itulah upaya kami dalam menerjemahkan "pelayanan bermutu". Obat dan penunajng medis juga kami pilihkan yang baik dengan harga di bawah HNA plus keuntungan sekitar 15% agar dapat dijangkau sekaligus mendapatkan layanan yang baik. Cairan juga kami pilihkan produk terbaik dengan varian lumayan lengkap, semisal RD-5, Asering, KaEn dll. Penderita memang tidak mengerti pilihan-pilihan tersebut, mereka tahunya diinfus entah apa yang diinfuskan. Seandainya diberi infus apa adanyapun penderita tidak tahu, yang penting netes, tapi apakah itu bisa dikatakan layanan bermutu? No friends, this is bo'ong-bo'ongan, tegakah? Bayangkan kalo pakai sistem droping, bisa jadi saat musim DBD dikirim NaCL, pas musim diare infus kurang dan harus minta dengan prosedur berbelit...wah. Itulah alasan yang melatar belakangi swakelola. Dan lagi Dinkes plus Pemkot ngga usah repot lagi mikiran permintaan obat-obatan dan cairan serta penunjangnya, toh yang dapat droping masih lebih mahal dari kami. So dimana yang salah ? Jawabannya adalah: main-main. Artinya, semisal belanja 5 juta minta ditulis kwitansi 8 juta kepada penjual...wah yang ini sudah terkenal di kalangan distributor obat sebagai bentuk permainan "inner cycle" di jajaran institusi kesehatan pemerintah. Mau bermutu? ... impossible friends.

Issue kedua adalah ngrumpi soal dampak program pengobatan gratis buah "kerjasama". Lagi-lagi kami hanya bisa geleng kepala ? Betapa tidak, para petinggi kota ini entah main-main atau tidak mengerti. Lha dananya 18 m. Padahal kami hitung ngga ada separonya, sudah bisa memberikan layanan kepada lebih sejuta orang dalam setahun, tidak ada pemabatasan dan tanpa kartu-kartuan. Anehnya para petinggi kota juga "tergiur" dengan manuver askes yang mengatakan "kerjasama" tersebut dapat mencapai samarinda sehat 2008. Gimana ya...mau disebut kumpulan orang pandai kok terlalu mahal, dikatakan tidak pandai wong gelarnya udah berjubel. Mau dikatakan main-main...mungkin saja, dan insya Allah benar adanya. Mari kita renungkan, hingga kini kota kami belum pernah terdengar mempunyai renstra bidang kesehatan, pun RPJMD bidang kesehatan yang lima tahunan. Ada sih standar pelayanan minimal yang berisi persen-persen itu sebagai parameter tahunan. Tapi jenjang tiap tahunnya niscaya tanda tanya. Mau menuju samarinda sehat 2008 ? Maaf, sekali lagi nonsen, karena hingga kini belum pernah ada dokumen tertulis di puskesmas-puskesmas sebagai garda terdepan tentang renstra mulai dari kerangka masukan-proses-hasil antara-out put-sampai out come. So bagaimana mengukurnya? Dari insidens rate DBD saja niscaya tahun 2008 masih tinggi dan mungkin malah naik tiap tahunnya. Coba tanya petinggi kesehatan di kota kami, berapa sih parameter indonesia sehat 2010 untuk insidens rate DBD? Plus indikator yang lain, hayo....
Kembali ke isu dampak pengobatan gratis. Di koran disebutkan masyarakat senang, itu saja. Bagaimana bisa maju bung, kalo ukurannya cuman perasaan doang. Kata GRATIS tentu membuat orang senang, demikian pula ukuran simpel dengan mewawancarai pasien yang menanyakan "berobat gratis"...jawabnya "sangat bermanfaat". Nun di balik itu ada hal penting yang dilupakan padahal sering di-jargon-kan. Apa gerangan? PELAYANAN BERMUTU. Kenyataan berbicara, demi mengejar kuota kunjungan yang makin banyak makin membuat tambahan penghasilan petugas Puskesmas sekitar 200 ribu hingga 800 ribu perbulan, tak pelak justru menciptakan kondisi layanan yang amburadul.

Pertama, memicu petugas untuk membuat agar kunjungan banyak, akal-akalanpun dimungkinkan, diantaranya menambah jumlah kunjungan (maklum, catatannya manual), lalu pasien tertentu yang mestinya mendapat obat seminggu dibuat 3 hari supaya kembali dan dihitung kunjungan lagi, yang mestinya 3 hari menjadi 2 hari. Seorang pasien berkata:"saya dulu penyakit jamur kulit diberi obat 10 hari, sekarang hanya 3 hari, ojeknya menjadi 3 kali, mending bayar". Hal-hal non teknis semacam ini selalu luput dari perhatian, maklumlah, kan para petinggi kota mendapatkan laporan gaya abs dari pejabat yang juga "tidak pernah bersentuhan" dengan penderita, kecuali laporan di atas kertas. Ini belum bicara kualitas obat, dan berapa anggarannya. Belum juga bicara aspek teknis medis. Harap diingat, perut penderita BUKAN TEMPAT PENIMBUNAN OBAT. Sesuai kaidah ilmu kedokteran, pemberian medikamentosa harus mengacu kepada tatalaksana medis yang sudah baku, bukan main-main demi mengejar kunjungan yang berujung mengincar kompensasi. Penderita adalah insan luhur yang wajib dihormati, jangan mentang-mentang gratis lalu seenaknya memperlakukan mereka. Memang para penderita "tidak tahu" apakah obat yang diberikan sudah tepat indikasi, tepat dosis, tepat lama pemberian dan aman untuk jangka waktu lama. Mereka seolah hanyalah obyek layaknya anak-anak dihadiahi mainan gratis. Senang....tapi tanpa tahu hak-haknya. Bertanyapun bisa jadi malah dapat omelan atau bentakan, mungkin pula yang ditanya juga ngga tahu jawabannya. Puskesmas-puskesmas yang tidak pernah mengadakan medical review, niscaya tindakan medis yang diberikan hanyalah rutinitas semata. Bermutu? Impossible....

Kedua, adalah dampak non teknis. Mau tahu obrolan ringan para petugas di berbagai Puskesmas di kota ini? mereka dengan bangganya memamerkan pendapatan tambahan sekitar 200 ribu hingga 800 ribu per bulan sebagai "buah kerjasama" yang konon dilandasi niat luhur. Bila memang berniat luhur dan para petinggi kota bisa menilai secara jujur, obyektif dan detail, tentu "kerjasama" DIHENTIKAN. Gratis is oke, mulia dan insya Allah berpahala, tapi syarat dan rukunnya serta sunnah-sunnahnya wajib dipenuhi. Apa sih untungnya kerjasama yang nyata-nyata berorientasi "profit market" ? Apa pula susahnya memarkir dana sebesar itu di pemkot? Toh kalo lebih (dan memang lebih) bisa sebagai resource, bahkan kalo memang berniat tulus and luhur dapat dipakai memodernisasi puskesmas agar menjadi tempat layanan yang representatif sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada warganya. Apa pula susahnya bekerja serius? Kesalahan sistem sudah terlontar, walau belum mengakar memperbaikinya pasti sulit. Karena efek samping sistem "kerjasama" tersebut disadari atau tidak telah menciptakan sebagian insan Puskesmas yang bermata duitan tanpa mengindahkan lagi etika dan esensi layanan medis yang benar. Mungkin tidak semua, tapi yang sedikit cepat menular bak penyebaran diare di musim kemarau. Menanggapi kondisi semrawut ini tidak cukup hanya dengan semburan argumen. Kita tidak tahu, bagaimana bila nanti terjadi pergantian kepala daerah, tentu sang pengganti menjadi rikuh, lebih-lebih yang mengerti esensi layanan kesehatan. Mau merubah, takut dinilai tidak populer, mau meneruskan...ternyata lebih banyak mudharatnya...(tapi duitnya banyak lho)...
Akhirnya mari merancang pembangunan kesehatan untuk kota tercinta ini dengan sungguh-sungguh, terencana, dengan harapan memberi manfaat kepada sesama. Tidak dengan manajemen "reaktif" mirip trial and error, tapi dengan manajemen "kreatif" yang berwawasan jauh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Kepada para pejabat kesehatan dati II, maaf...ada baiknya mengkaji ulang SKN, Renstra Bidang Kesehatan Nasional, Indikator Indonesia Sehat 2010, SPM dan Audit Medis sehingga diharapkan berani memberikan masukan yang benar kepada kepala daerah. Nggak usah takut dicopot, karena kebenaran lebih mahal harganya daripada jabatan.
cak moki