Ngrumpi Pengobatan Gratis

ngrumpi lagi ... Setelah menyelesaikan diktat untuk pegangan materi kuliah mahasiswa, selepas maghrib keluar menghadiri acara pengantin lalu mampir ke temen-temen di ugd rawat inap. Ngrumpi pun langsung digelar. Apalagi kalo bukan hiruk pikuk dan isue-isue yang berkembang di balik pelaksanaan pengobatan gratis tingkat pertama di kota kami. Sebagai lanjutan health issues sebelumnya, pengobatan gratis yang dimulakan 15 mei 2006 lalu diusung pemkot hasil "kerjasama" dengan askes senilai 18 m (milyar) untuk melayani 300 penduduk yang belum tertanggung plus "kata manis" santunan melahirkan untuk anak pertama dan kedua plus santunan kematian wajar. Topik ngrumpi pertama adalah berita koran yang menyebutkan rencana perawatan rawat inap gratis kelas III. Mengapa kru rawat inap tergopoh? Tentu, karena mereka melakukan swakelola untuk pengadaan obat dan penunjang medis semisal infus set, cairan infus dll. Ketika menjelang buka di awal 2004, nyaris tak ada yang peduli dengan persiapan teknis medisnya, anjurannya memakai obat rutin puskesmas termasuk cairan infus yang apa adanya, tapi petinggi kota dan beberapa pihak selalu teriak (juga di koran) mengapa tidak segera operasional. Penulis yang ketika itu jadi pimpinan sebenarnya agak kesal juga, bagaimana mungkin akan mengoperasionalkan tempat perawatan orang sakit bermodalkan gedung dan tempat tidur doang...emangnya seperti jembatan yang habis diresmikan langsung bisa dilewati. Lha orang sakit apa cukup ditiup-tiup aja? Walhasil ketika itu obat dan penunjang medis beli sendiri, sebagian bawa dari rumah bersama dr. Lia yang rela bawa obat pribadi untuk rawat inap. Nah kini setelah dana berkembang, laboratorium mapan, manuver obok-obok mulai mengincar rawat inap. Padahal rawat inap ditujukan untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan yang berkualitas, bukan saja menurut standar depkes yang berwujud angka phlebitis, angka decubitus dll, tapi juga memakai parameter publik berdasarkan hasil sounding di masyarakat. Ukuran bermutu untuk warga sebenarnya sederhana, yakni: ramah, komunikatif, transfer ilmu, murah, cepat dan segera sembuh. Bentuk respon kami adalah dibuatnya protap (sop) dalam kemasan cd multimedia, berisi protap perawatan medis dalam format flash, ebook dan edisi baca pdf untuk review para petugas. Protap wajib hukumnya sebagai perlindungan terhadap penderita maupun institusi dengan referensi terkini. Jadi maksudnya tindakan medis tidak berdasarkan selera dokter tapi benar-benar referensif. Yang kami khawatirkan ketika masih bertugas adalah "tidak dipakainya protap" oleh para penerus, padahal harapannya para dokter penerus kami dapat melengkapinya, bukan malah "sesuai selera". Selain itu sesuai amanat perundangan yang mengatur tentang audit medis, kami juga sudah melakukannya walau dalam skala kecil. Demikian pula dengan medical review, monitor dan evaluasi penderita pra-visite hingga pasca-visite selalu diadakan diskusi dengan kru yang bertugas. Penjelasan detail tentang penyakit kepada penderita dan atau keluarganya juga sudah berjalan. Itulah upaya kami dalam menerjemahkan "pelayanan bermutu". Obat dan penunajng medis juga kami pilihkan yang baik dengan harga di bawah HNA plus keuntungan sekitar 15% agar dapat dijangkau sekaligus mendapatkan layanan yang baik. Cairan juga kami pilihkan produk terbaik dengan varian lumayan lengkap, semisal RD-5, Asering, KaEn dll. Penderita memang tidak mengerti pilihan-pilihan tersebut, mereka tahunya diinfus entah apa yang diinfuskan. Seandainya diberi infus apa adanyapun penderita tidak tahu, yang penting netes, tapi apakah itu bisa dikatakan layanan bermutu? No friends, this is bo'ong-bo'ongan, tegakah? Bayangkan kalo pakai sistem droping, bisa jadi saat musim DBD dikirim NaCL, pas musim diare infus kurang dan harus minta dengan prosedur berbelit...wah. Itulah alasan yang melatar belakangi swakelola. Dan lagi Dinkes plus Pemkot ngga usah repot lagi mikiran permintaan obat-obatan dan cairan serta penunjangnya, toh yang dapat droping masih lebih mahal dari kami. So dimana yang salah ? Jawabannya adalah: main-main. Artinya, semisal belanja 5 juta minta ditulis kwitansi 8 juta kepada penjual...wah yang ini sudah terkenal di kalangan distributor obat sebagai bentuk permainan "inner cycle" di jajaran institusi kesehatan pemerintah. Mau bermutu? ... impossible friends.

Issue kedua adalah ngrumpi soal dampak program pengobatan gratis buah "kerjasama". Lagi-lagi kami hanya bisa geleng kepala ? Betapa tidak, para petinggi kota ini entah main-main atau tidak mengerti. Lha dananya 18 m. Padahal kami hitung ngga ada separonya, sudah bisa memberikan layanan kepada lebih sejuta orang dalam setahun, tidak ada pemabatasan dan tanpa kartu-kartuan. Anehnya para petinggi kota juga "tergiur" dengan manuver askes yang mengatakan "kerjasama" tersebut dapat mencapai samarinda sehat 2008. Gimana ya...mau disebut kumpulan orang pandai kok terlalu mahal, dikatakan tidak pandai wong gelarnya udah berjubel. Mau dikatakan main-main...mungkin saja, dan insya Allah benar adanya. Mari kita renungkan, hingga kini kota kami belum pernah terdengar mempunyai renstra bidang kesehatan, pun RPJMD bidang kesehatan yang lima tahunan. Ada sih standar pelayanan minimal yang berisi persen-persen itu sebagai parameter tahunan. Tapi jenjang tiap tahunnya niscaya tanda tanya. Mau menuju samarinda sehat 2008 ? Maaf, sekali lagi nonsen, karena hingga kini belum pernah ada dokumen tertulis di puskesmas-puskesmas sebagai garda terdepan tentang renstra mulai dari kerangka masukan-proses-hasil antara-out put-sampai out come. So bagaimana mengukurnya? Dari insidens rate DBD saja niscaya tahun 2008 masih tinggi dan mungkin malah naik tiap tahunnya. Coba tanya petinggi kesehatan di kota kami, berapa sih parameter indonesia sehat 2010 untuk insidens rate DBD? Plus indikator yang lain, hayo....
Kembali ke isu dampak pengobatan gratis. Di koran disebutkan masyarakat senang, itu saja. Bagaimana bisa maju bung, kalo ukurannya cuman perasaan doang. Kata GRATIS tentu membuat orang senang, demikian pula ukuran simpel dengan mewawancarai pasien yang menanyakan "berobat gratis"...jawabnya "sangat bermanfaat". Nun di balik itu ada hal penting yang dilupakan padahal sering di-jargon-kan. Apa gerangan? PELAYANAN BERMUTU. Kenyataan berbicara, demi mengejar kuota kunjungan yang makin banyak makin membuat tambahan penghasilan petugas Puskesmas sekitar 200 ribu hingga 800 ribu perbulan, tak pelak justru menciptakan kondisi layanan yang amburadul.

Pertama, memicu petugas untuk membuat agar kunjungan banyak, akal-akalanpun dimungkinkan, diantaranya menambah jumlah kunjungan (maklum, catatannya manual), lalu pasien tertentu yang mestinya mendapat obat seminggu dibuat 3 hari supaya kembali dan dihitung kunjungan lagi, yang mestinya 3 hari menjadi 2 hari. Seorang pasien berkata:"saya dulu penyakit jamur kulit diberi obat 10 hari, sekarang hanya 3 hari, ojeknya menjadi 3 kali, mending bayar". Hal-hal non teknis semacam ini selalu luput dari perhatian, maklumlah, kan para petinggi kota mendapatkan laporan gaya abs dari pejabat yang juga "tidak pernah bersentuhan" dengan penderita, kecuali laporan di atas kertas. Ini belum bicara kualitas obat, dan berapa anggarannya. Belum juga bicara aspek teknis medis. Harap diingat, perut penderita BUKAN TEMPAT PENIMBUNAN OBAT. Sesuai kaidah ilmu kedokteran, pemberian medikamentosa harus mengacu kepada tatalaksana medis yang sudah baku, bukan main-main demi mengejar kunjungan yang berujung mengincar kompensasi. Penderita adalah insan luhur yang wajib dihormati, jangan mentang-mentang gratis lalu seenaknya memperlakukan mereka. Memang para penderita "tidak tahu" apakah obat yang diberikan sudah tepat indikasi, tepat dosis, tepat lama pemberian dan aman untuk jangka waktu lama. Mereka seolah hanyalah obyek layaknya anak-anak dihadiahi mainan gratis. Senang....tapi tanpa tahu hak-haknya. Bertanyapun bisa jadi malah dapat omelan atau bentakan, mungkin pula yang ditanya juga ngga tahu jawabannya. Puskesmas-puskesmas yang tidak pernah mengadakan medical review, niscaya tindakan medis yang diberikan hanyalah rutinitas semata. Bermutu? Impossible....

Kedua, adalah dampak non teknis. Mau tahu obrolan ringan para petugas di berbagai Puskesmas di kota ini? mereka dengan bangganya memamerkan pendapatan tambahan sekitar 200 ribu hingga 800 ribu per bulan sebagai "buah kerjasama" yang konon dilandasi niat luhur. Bila memang berniat luhur dan para petinggi kota bisa menilai secara jujur, obyektif dan detail, tentu "kerjasama" DIHENTIKAN. Gratis is oke, mulia dan insya Allah berpahala, tapi syarat dan rukunnya serta sunnah-sunnahnya wajib dipenuhi. Apa sih untungnya kerjasama yang nyata-nyata berorientasi "profit market" ? Apa pula susahnya memarkir dana sebesar itu di pemkot? Toh kalo lebih (dan memang lebih) bisa sebagai resource, bahkan kalo memang berniat tulus and luhur dapat dipakai memodernisasi puskesmas agar menjadi tempat layanan yang representatif sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada warganya. Apa pula susahnya bekerja serius? Kesalahan sistem sudah terlontar, walau belum mengakar memperbaikinya pasti sulit. Karena efek samping sistem "kerjasama" tersebut disadari atau tidak telah menciptakan sebagian insan Puskesmas yang bermata duitan tanpa mengindahkan lagi etika dan esensi layanan medis yang benar. Mungkin tidak semua, tapi yang sedikit cepat menular bak penyebaran diare di musim kemarau. Menanggapi kondisi semrawut ini tidak cukup hanya dengan semburan argumen. Kita tidak tahu, bagaimana bila nanti terjadi pergantian kepala daerah, tentu sang pengganti menjadi rikuh, lebih-lebih yang mengerti esensi layanan kesehatan. Mau merubah, takut dinilai tidak populer, mau meneruskan...ternyata lebih banyak mudharatnya...(tapi duitnya banyak lho)...
Akhirnya mari merancang pembangunan kesehatan untuk kota tercinta ini dengan sungguh-sungguh, terencana, dengan harapan memberi manfaat kepada sesama. Tidak dengan manajemen "reaktif" mirip trial and error, tapi dengan manajemen "kreatif" yang berwawasan jauh dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Kepada para pejabat kesehatan dati II, maaf...ada baiknya mengkaji ulang SKN, Renstra Bidang Kesehatan Nasional, Indikator Indonesia Sehat 2010, SPM dan Audit Medis sehingga diharapkan berani memberikan masukan yang benar kepada kepala daerah. Nggak usah takut dicopot, karena kebenaran lebih mahal harganya daripada jabatan.
cak moki